-->

Agustus Status Bencana Belum Dicabut, Pilkada 2020 Sukar Digelar

Editor: mediaselektif.com author photo
MEDIASELEKTIF.COM - Jika hingga Agustus status bencana belum dicabut atau wabah Covid-19 masih berlangsung di Indonesia khususnya Sumut dan Kota Medan, maka Pilkada langsung 2020 akan sukar digelar.

Demikian komisoner KPU Medan Devisi Hukum dan Pengawasan Zefrizal kepada wartawan ketika ditemui, Senin (11/5/2020).

Dikatakannya, jika tahapan pilkada mulai dari pendataan pemilih, pendaftaran calon hingga sampai pada pemungutan suara dilanjutkan di tengah-tengah pandemi Covid-19, maka akan berkonsekwensi pada banyak hal.

Menurutnya, Perpu Nomor 2 tahun 2020 menerangkan pilkada lanjutan akan digelar pada Desember 2020.

"Namun sekali lagi, dilaksanakan mungkin atau tidak amat bergantung pada situasi bencana Covid-19 yang sedang dihadapi," paparnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, soal partisipasi pemilih bagaimana mungkin KPU beserta seluruh jajarannya mampu bersosialisasi dengan maksimal di daerah, yang terikat dengan protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19.

"Apalagi kita sama tahu hingga saat ini pekerjaan pemilu adalah pekerjaan yang senantiasa melibatkan orang banyak terutama dalam hal sosialiasi pemilihan," paparnya.

Menurutnya, dalam situasi pandemi, jangankan objek sosialisasinya, yang hendak mensosialisasikan sajapun cemas. "Jadi, sosialisasi ditengah pandemi dipastikan tidak akan berjalan dengan maksimal. Belum lagi  faktor internal pobia pemilih hadir ke TPS karena kelak akan menggunakan alat coblos yang sama, ballpoint yang, dan tinta yang sama dengan pemilih yang lainnya sehingga kemudian akan berkonsekwensi pada tingkat partisipasi," tukasnya.

Ia juga menyinggung soal popularitas calon dalam pilkada, di mana momentum formal untuk mulai dari mengenalkan calon, menyampaikan visi misi calon hingga sampai pada meyakinkan pemilih lewat kampenye. "Ada beberapa metodelogi yang di ataranya pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK), iklan dan tidak kalah pentingnya kampanye terbuka dengan menghadirkan orang banyak. Jika ini tetap dilaksanakan, maka akan beresiko pada masalah kesehatan," tukasnya sembari menyatakan ini seperti buah simalakama, jika tidak dilaksanakan, maka kapan lagi momentum rakyat untuk mengenali calonnya secara baik dengan visi misi yang kuat.

Terlebih, ungkapnya, pilkada tidak sekedar memilih kepala daerah tetapi lebih dari itu yakni memilih pemimpin. Pastinya calon pemimpin harus mesti dikenal dan dipahami masyarakat yang akan dipimpinnya secara total.

"Karena itu, kita mengharapkan adanya kajian secara holistik yang melibatkan banyak pihak tentang mungkin atau tidaknya Pilkada digelar pada Desember dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kerumitan dalam hal pelaksanaan seluruh tahapan yang tersisa, kesehatan masyarakat, serta partisipasi pemilih.

"KPU siap menggelar pilkada, jika regulasinya sudah ditetapkan baik secara umum maupun teknis. Kami yakin bisa menggelar pemungutan suara," ungkapnya. Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan, KPU saat ini memfokuskan aspek pelibatan pemilih secara partisipatif pada seluruh tahapan pemilihan.

"Karena pelibatan pemilih secara partisipatif merupakan bagian penting dari penyelengaraan pemilihan," tegasnya.(Irn/MSC)


Share:
Komentar

Berita Terkini