Menanggapi masalah tersebut, Sekretaris Daerah Pemkot Tanjungbalai Yusmada,SH.MAP saat di temui di ruangannya Rabu (13/1/2021) angkat bicara, Dikatakannya Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah baik itu PNS maupun Non PNS, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah wajib melakukan pemetaan potensi aparatur pemerintah,salah satu nya dengan cara melakukan uji kompetensi.
Lanjut dikatakannya tujuan dari uji kompetensi tersebut untuk mengetahui, kemampuan pegawai honorer dengan beban kerja yang ada di masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bertugas.
Oleh sebab itu pemerintah kota akan melakukan uji kompetensi tersebut dikalangan tenaga honorer dalam waktu dekat, dengan demikian hasilnya dapat diketahui sejauh mana kemampuan tenaga honorer dalam bidang pekerjaan yang saat ini di lakukannya, jika memang nanti hasil nya baik maka, akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan nya, ada standart penilaian yang nanti akan diterapkan, namun soal penentuan honorer dinyatakan lulus kembali kepada kemampuan masing masing tenaga honorer dan selanjutnya akan diserahkan kepada masing masing kepala OPD dan Walikota Tanjungbalai.
Lebih jauh dikatakannya, setiap tahunnya pihak Pemkot Tanjungbalai wajib mengeluarkan dana lebih kurang sebesar Rp. 21 Milyar hanya untuk membayar gaji tenaga honorer, selama ini kita tidak mengetahui secara pasti apakah tenaga honorer yang di ambil oleh masing masing OPD sesuai pekerjaan dengan pengetahuan nya, bahkan kita juga tidak dapat menjamin data yang di berikan OPD , orangnya ada atau tidak, dengan di gelarnya uji kompetensi ini kita sudah bisa mengetahui siapa siapa tenaga honorer yang selama ini di pekerjakan dan sejauh mana SDM dan beban kerjanya.
Diharapkan kepada tenaga honorer jangan takut dengan adanya uji kopetensi yang akan dilaksanakan, Pemerintah nantinya, daerah yang lain juga ada berbuat hal yang sama, jadi tidak ada yang melanggar aturan dalam hal pelaksanaan uji kopetensi ini, ujarnya.(ID/MSC)
