Dia menilai ketika kasus ini mencuat, dunia pendidikan di Kota Medan tercoreng. "Ini (kelainan seksual) kan penyakit, orangtua murid resah, lebih baik kepsek dinonaktifkan sementara sampai penanganan kasus ini selesai," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II, Rabu (6/1/2021).
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II Dhyahul Hayati. Menurut dia, kasus ini sudah mencuat sejak Juli 2020. Artinya sudah beberapa bulan lalu. Namun, sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari Inspektorat dan Disdik.
"Saya sebagai orang tua juga khawatirkan kalau anak saya sekolah di sana. Apalagi kasus ini sudah viral, Inspektorat harus cepat menangani ini, jangan ini jadi boomerang bagi dunia pendidikan kita," sebutnya.
Kepala Disdik Medan, Adlan, mengaku pada prinsipnya pihaknya menindaklanjuti kasus tersebut.
"Kami menggandeng Inspektorat menangani kasus ini lebih lanjut.
Jadi menunggu hasil inspektorat, keluhan dari orangtua murid tetap ditindaklanjuti. Kami tidak diam, keluhan ditindaklanjuti, tapi tidak sampai melanggar aturan," jelasnya.
Seperti diketahui, puluhan orang tua murid di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Medan mendemo JS sang kepala sekolah (Kepsek) tersebut untuk mundur karena diduga memiliki kelainan seksual alias penyuka sesama jenis atau homo. Orang tua murid membawa dan membuat sejumlah poster bertuliskan kepsek yang tidak bermoral.
Raiman, salah satu orang tua murid mengatakan, kasus ini sudah lama terjadi. Bahkan sempat viral di media sosial Facebook pada April 2020. Di mana, ada akun berinisial JS yang mengungkapkan bagaimana hubungan Kepsek JS dengan JU.
"Kami berembug guru dan murid agar tidak ada korban. Ini sudah diketahui ibu lurah dan Camat. Di hadapan ibu lurah, JU sudah mengakui punya hubungan badan dan di hadapan kami tanggal 13 April JU mengakui semuanya," ujarnya kepada wartawan di lokasi unjuk rasa, Rabu (23/12/2020). (Moe/MSC)
