“Kita harus lebih tegas, agar tidak ada lagi perubahan bangunan bersejarah. Mulai hari ini, mari kita keluar dari zona nyaman dan harus mampu bekerja keras dan cerdas,” tegas Bobby Nasution pada pidato perdananya di hadapan anggota DPRD dan Forkopimda dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Jumat (26/2/2021).
Persoalan kawasan Kota Tua, Bobby, mengajak DPRD Medan berkolaborasi untuk tegas tidak ada lagi pergantian bentuk bangunan, termasuk di kawasan heritage.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, pidato Wali Kota Medan itu merupakan sebuah komitmen dalam upaya mengembalikan kawasan Kota Tua kepada bentuk asli dan keasriannya.
"Ini patut di dukung semua pihak, sehingga kawasan heritage sebagai bentuk pelestarian cagar budaya tetap terjaga," kata Edwin Sugesti Nasution kepada wartawan di Medan, Senin (1/3/2021).
Mengingat, kata Edwin, sejumlah bangunan bernilai sejarah dan merupakan cagar budaya telah di pugar atau di rubah, seperti di Jalan Ahmad Yani VII dan Jalan Kepribadian, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat.
Padahal, sebut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini regulasi (Perda No. 2 tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya, red) untuk telah lama ada, namun sepertinya tidak di indahkan, karena tidak melalui mekanisme yang seharusnya.
Pasal 18 dalam Perda itu, sambung Edwin, jelas menyebutkan tentang penentuan lingkungan dan bangunan cagar budaya berdasarkan kriteria, di antaranya berusia 50 tahun atau lebih dan bernilai sejarah. "Bahkan, dalam Perda itu juga di sebutkan golongannya, di mana masing-masing golongan memiliki kriteria,” katanya.
Inti dari kriteria masing-masing golongan itu, tambah Edwin, jelas menyatakan bangunan di larang dibongkar atau diubah. "Jika kondisi fisik bangunan buruk, rubuh dan terbakar atau tidak layak tegak, harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai aslinya serta perubahan bangunan harus di lakukan tanpa merubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting," terangnya.
Lebih tegas lagi, lanjut Edwin, pada Bab XI Pasal 33 di sebutkan, setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus mendapat izin dari Wali Kota setelah mendapat persertujuan dari DPRD Kota Medan. “Ini yang kerap di abaikan,” ucap Edwin.
Sementara dalam UU No. 11 tahun 2010 Pasal 105, kata Edwin, jelas di nyatakan setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5000.000.000 (lima miliar rupiah).
Karenanya, Edwin, sangat berharap Wali Kota Medan, Bobby Nasution, bisa menegakkan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya.
"Ini perlu, agar bangunan-bangunan tua yang bernilai sejarah dan cagar budaya bisa terlindungi dan terjaga dengan baik, sehingga ke depannya tidak ada lagu situs-situs cagar budaya yang di pugar atau di rubah dengan sesuka hati," kata Edwin.
Di ketahui, Pemerintah Kota Medan berencana merevitalisasi Gedung Warenhuis menjadi kawasan wisata Heritage di Kota Medan. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai sejarah gedung tersebut sebagai pusat perbelanjaan pertama di Kota Medan yang berada di Jalan Ahmad Yani VII. “Kami akan merevitalisasi kawasan ini agar menjadi instagramable,” kata Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, beberapa waktu lalu.
Bahkan, Pemko Medan telah membentuk tim penataan kawasan Kesawan dan Gedung Warenhuis sebagai tindaklanjut untuk menata dan menjadikan wisata Heritage. (Moe/MSC)
