Wong menilai, masalah pelayanan di kantor Lurah memang sudah lama masih menjadi sorotan masyarakat, dan selama ini belum ada yang mampu melakukan pencopotan langsung Lurah yang diketahui melakukan Pungli kepada masyarakat ketika mengurus administrasi kependudukan seperti pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan domisili, surat kematian, surat ahli waris dan lainnya.
"Ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahwa tidak ada yang gratis bagi masyarakat ketika melakukan pengurusan di kantor Lurah. Ada saja alasan sehingga warga menjadi malas dan putus asa, apalagi ketika akan mengurus surat keterangan izin usaha,"kata Wong, Jumat (23/4/2021) usai mengtahui dari media Lurah Sidorame Timur dicopot dari jabatannya karena diketahui melakukan pungli kepada masyarakat.
Wali Kota Medan, tambah Politisi dari Partai PDI Perjuangan inipun berharap keseriusan yang dilakukan oleh Bobby Nasution terus dilakukan agar perbaikan di kota Medan ini dapat berjalan sesuai harapan masyarakat dan pemerintah. "
Meski ada juga urusan yang harus memakai uang secara resmi sebagai pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD), masyarakat Kota Medan juga harus lepas dari image semua urusan memakai uang,"terangnya.
Apalagi sambung anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan ini lagi, selain pengurusan di kantor Lurah yang rawan pungutan liar (Pungli), pengurusan izin di kantor-kantor Dinas kota Medan juga harus benar-benar dapat diperbaiki. Sehingga masyarakat tidak jenuh atau putus asa saat melakukan pengurusan. " Harus dirubah, "Kalau bisa cepat, buat apa diperlambat". Jangan selalu mempersulit masyarakat dengan berbagai aturan yang dapat membuat pusing dan putus asa,"ungkapnya.
Selaku anggota DPRD kota Medan, yang berasal dari Dapil 3 meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Tembung, Wong mengatakan mendukung dan mengapresiasi langkah Bobby Nasution untuk memperbaiki sistem kinerja aparatur pemerintah mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas agar Pemko Medan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi.
Seperti diketahui, keseriusan Bobby Nasution untuk merubah mindset masyarakat bahwa setiap pengurusan itu memakai uang dibuktikan dengan melakukan sidak ke Kantor Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Jumat (23/4/2021) pagi.
Sidak ini diketahui dilakukan Bobby menyusul banyaknya pengaduan masyarakat yang mengaku sering dipungli ketika akan melakukan pengurusan di Kantor Lurah Sidorame Timur. Dan ini dilakukan lurah dan staff nya.
Hasil dari Sidak yang dilakukan Walikota Medan tersebut, Lurah Sidorame Timur Hermanto dan Kasi Pembangunan Dina Simanjuntak pun langsung dicopot dari jabatannya untuk sementara waktu sembari investigasi dari internal Pemko Medan dilakukan.
"Masyarakat sudah susah kok dimintai uang lagi pak. Bahaya loh ini. Saya tidak suka kalau begini caranya," kata Bobby kepada Lurah. Demi memutus mata rantai pungli di Kelurahan Sidorame Timur tersebut, Bobby pun langsung mencopot jabatan Lurah dan Kasi Pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat setempat banyak mengeluh soal tarif pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang mencapai Rp200 ribu menurut keterangan warga.
Sementara itu, Lurah Sidorame Timur Hermanto pun menerima pencopotan yang dilakukan Wali Kota atas jabatannya.
"Saya terima, dan saya mendukung program pak wali untuk memajukan Kota Medan. Tapi saya tidak ada meminta kepada masyarakat. Mungkin masyarakat sudah tidak suka dengan saya," kata Hermanto yang telah delapan tahun menjabat lurah di Sidorame Timur.(Rel/MSC)
