MEDIASELEKTIF.COM - Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Bambang Pardede mengaku terjadi perubahan target realisasi dari sebelumnya 67 persen rampung sampai akhir tahun 2022 menjadi 33 persen. Namun menurutnya, perubahan target tersebut tidak akan membuat proyek jalan dan jembatan Sumut dengan total nilai Rp2,7 triliun tidak berjalan.
Bahkan target rampung 33 persen pada Desember 2022 dikejar lagi agar tercapai pada Oktober 2022. Sisa pekerjaan 67 persennya, akan diselesaikan pada tahun 2023.
"Dari pengalaman saya, saya kan 24 tahun pengalaman membangun jalan, iya 33 persen ini bahkan bisa kita percepat tercapai pada Oktober tahun ini, kalau pun molor, ya paling lama November, biasa itu telat satu bulan dari target. Tapi, yang pasti sebelum akhir Desember 2022, yang 33 persen itu sudah siap," ujar Bambang Pardede kepada wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (19/8/2022).
Soal perubahan target realisasi dari 67 persen menjadi 33 persen di 2022 jelas Bambang lebih lanjut, terjadi karena harus menunggu selesai DED atau penetapan desain dari paket-paket pekerjaan jalan dan jembatan yang akan dikerjakan tahun ini.
Hal itu karena proyek Rp2,7 triliun secara multiyears menggunakan APBD Sumut dengan menggunakan metode design & build (rancang bangun) atau bukan konvensional.
"Kemarin sudah delapan penetapan desain. Jadi mulai hari ini sebenarnya di luar pekerjaan fungsional itu, kita sudah mulai mengerjakan target fisik pekerjaan yang full sebenarnya," ungkapnya.
Secara tegas dijelaskannya, anggaran yang tersedia sebesar Rp 500 miliar untuk proyek Rp2,7 triliun tersebut pada tahun 2022, sebenarnya tidak cukup untuk membiayai pengerjaan target progres 33 persen.
Kalau dikonversi ke rupiah jelasnya anggaran Rp 500 miliar itu hanya cukup untuk progres realisasi 18,5 persen. Seharusnya target progres 33 persen tahun ini membutuhkan anggaran Rp 900 miliar.
"Lalu selisih Rp 400 miliar kekurangan anggaran itu menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana dan mereka menyanggupi itu. Tetapi nantinya itu dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya di 2023," katanya.
Selain itu, Bambang, menambahkan, keseluruhan anggaran untuk proyek Rp2,7 triliun itu tersedia. Sebab menurutnya telah melalui proses yang panjang dan juga berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Diketahui, Waskita Karya, PT SMJ dan PT Pijar Utama KSO dalam menggarap pekerjaan itu dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,624 triliun. Proyek pekerjaan meliputi pembangunan jalan 450 km, pekerjaan jembatan 20 unit dan 71 km drainase.
Kemudian ditegaskan Bambang, masyarakat di daerah tidak perlu mengkhawatir jumlah paket pekerjaan dalam proyek Rp2,7 triliun itu menjadi berkurang dari yang direncanakan sebelumnya.
Sampai sejauh ini tegas Bambang, rencana proyek pembangunan itu tidak mengalami perubahan. Artinya paket-paket pekerjaan yang sudah ditetapkan, baik ruas-ruas jalan, jumlah jembatan/box culvert dan panjang drainase, tetap dikerjakan. "Tak ada yang dicoret," tutupnya.(Cok/MSC)
