Jika terbukti melakukan pelanggaran, Politikus Partai Hanura itu terancam sanksi yang cukup berat.
"Ada pasal 280 di UU 7/2017, penggunaan fasilitas pemerintah. Sanksinya pidana pemilu, 2 tahun kurungan dan denda Rp24 juta," ujar Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Medan, M Fadly, ketika dikonfirmasi, Senin (25/2/2019).
Fadly mengaku pihaknya belum bisa memastikan Jangga Siregar bersalah. Perlu ada penelusuran lebih jauh.
"Kegiatan yang dibiayai APBD tidak boleh ada kampanye. Tidak hanya kasus untuk si Jangga, itu berlaku untuk semua. Ketentuan reses tidak boleh dijadikaan kampanye," terangnya.
Kata dia, ada beberapa macam jenis kampanye mulai dari alat praga kampanye (APK), penyampaian visi misi, ajakan untuk memilih. Di mana, semua itu dilarang pada kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
"Reses atau sosialisasi perda itu kegiatan menyerap aspirasi masyarakat, tidak boleh ada kampanye disana," terangnya.
Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar menepis bahwa sembako yang diberikan kepada ibu-ibu yang hadir diacara senam berasal dari dirinya.
Dia bilang, kegiatan senam itu rutin dilakukan oleh ibu-ibu setempat. "Memang ada sembako, itu door price untuk yang hadir. Tapi dari panitia, pas mah selesai mereka minta tolong, saya hanya turut menyaksikan pemberiannya saja," tuturnya.
Mengenai spanduk atau APK yang menampilkan wajah dan nomor urutnya di lokasi sosialisasi Perda, Jangga mengaku itu sudah lama dipasang. Hanya saja, lokasi dipasang APK itu bertepatan dengan lokasi atau tempat kegiatannya melakukan sosialisasi perda.
"APK udah lama dipasang disana, udah lama dari beberapa waktu lalu, cuma ada kegaitaan sosialisasi. Saya sudah jumpai panwas, buat berita acara, ceritakan semua, kepling sudah kesana.
Acara ketiga kesana, heboh juga. Aku bilang ke panwas, udah 6 kali buat kegiatan sosialisasi dan reses apakah pernah ada kampanye. Mereka jawab tidak," ucapnya mengakhiri. (moe/ms)
