Selain itu juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pemilu 2019. Sebab kedua hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya konfik di kalangan masyarakat.
Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Konsolidasi Sekdakab/Sekdako se-Sumut di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No.30 Medan, Jumat (15/2). “Ini juga dalam upaya mengantisipasi persoalan yang (mungkin) muncul di masyarakat. Apalagi ini menjelang Pemilu, kita harus sampaikan kepada seluruh ASN (aparatur sipil Negara) untuk netral,” ujar Sekda di hadapan seluruh Sekdakab/Sekdako yang hadir.
Terkait soal kestabilan harga pangan menurutnya, ini merupakan faktor yang utama. Sebab hal ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Sehingga pengembangan ekonomi daerah harus tetap menjadi perhatian.
"Yang kedua, kondusifitas masyarakat jelang Pemilu. Karena ada aturan bahwa Pemda wajib mendukung (terlaksananya Pemilu dengan baik). Ini kewajiban kita sebagai pemerintahan daerah untuk mensukseskan Pemilu serentak,” sebut Sabrina.
Beberapa hal lain lanjut Sabrina, dalam teknis pelaksanaan Pemilu misalnya, perlu ada petugas Linmas (PerlidunganMasyarakat) sebanyak dua orang untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun pengadaannya tidak semuaKabupaten/Kota menganggarkan dalam APBD 2019. Untuk itu perlu ada upaya agar kebutuhan tersebut bisa dipenuhi di semua daerah.
"Kenapa (Pemilu) ini perlu dijaga, karena ada lima macam kotak suara. Yaitu untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Presiden. Mungkin kita paham ini, tetapi bagaimana dengan masyarakat? Ini tantangan bagi kita, bukan hanya KPU saja,” sebut Sabrina yang menekankan bahwa pertemuan tersebut perlu serius namun dalam nuansa silaturahim.
Dalam kesempatan itu, Sabrina menyampaikan bahwa rapat konsolidasi tersebut merupakan langkah awal guna menguatkan silaturahim seluruh Sekretaris Daerah di Sumut yang terdiri dari 33 kabupaten/kota.
Karena meskipun disebutkan adanya otonomi daerah, namun perlu ada pemerintahan provinsi yang mengkoordinir seluruhnya.
Sekda Kota Medan, Wirya Alrahman yang juga Ketua Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Sumatera Utara menanggapi apa yang disampaikan Sekdaprov Sumut terkait keterjangkauan harga barang dan jasa. Sekaliupun sulit, namun pemerintah tidak bisa tinggal diam. Salah satunya adalah dengan menaikkan gairah perekonomian melalui kemudahan investasi dan perizinan.
“Masalahnya masih banyak masyarakat yang belum melek soal teknologi. Makanya kita siapkan bantuan pengurusan. Untuk itu kita juga berharap ada dorongan dari Pemprov,”katanya.
Selanjutnya secara bergantian, Sekda dari kabupaten/kota yang lain juga ikut menyampaikan beberapa hal berkembang di daerahnya masing-masing seperti permasalahan anggaran, aparatur, struktur pemerintahan serta berbagai masukan. Dari seluruh daerah yang hadir, hanya perwakilan Kota Gunung Sitoli yang berhalangan karena orang tua dari Sekda meninggal dunia.(cok/ms)
