Itu diungkapkannya saat membacakan pendapat fraksi Nasdem atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban [LPj] Walikota Medan terhadap pelaksanaan APBD TA 2019 pada rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (14/7/2020).
Fraksi Nasional Demokrat [Nasdem] DPRD Medan menilai Pemko Medan terlalu lemah dalam pelaksanaan APBD Medan tahun anggaran 2019. Kelemahan pelaksanaan banyak ditemukan di sejumlah organisasi perangkat daerah [OPD] selaku instansi pengguna anggaran.
Diungkapkan Afif pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim yang dihadiri Plt Walikota Medan Akhyar Nasution, dan beberapa OPD yang serapan anggarannya rendah yakni Dinas Perkim, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Dinas Perdagangan.
Afif mengambil contoh Dinas Perkim. Serapan anggaran untuk pembangunan perbaikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah masih terlalu kecil, hanya 76 persen dari yang dianggarkan Rp15,560 miliar lebih. Yang terealisasi hanya Rp11,8 miliar lebih.
“Begitu juga dengan dinas-dinas lainnya. Bahkan Silpa di Dinas Pendidikan terlalu besar. Anggarannya Rp 1.041 triliun lebih yang terealisasi hanya Rp919,543 miliar lebih,” katanya. Khusus di Dinas Pendidikan, sebut Afif, perhatian Pemko Medan kepada kesejahteraan guru honorer masih rendah. Padahal mayoritas tenaga pendidik di kelas adalah guru honorer.
“Begitu juga penggunaan dan penyaluran dana BOS dan PIP masih ada yang tidak tepat sasaran. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Akumulasi dari jawaban Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, kata Afif, belum memuaskan karena ada beberapa faktor penerimaan PAD yang seharusnya surplus tapi realisasinya gagal mencapai target.
“Ini menunjukkan Pemko Medan belum melakukan langkah-langkah yang tepat dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan yang telah diprogramkan dalam upaya peningkatan PAD,” demikian Afif. (Moe/MSC)
