Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti permasalahan banjir yang mana muara persoalanannya adalah belum bisa bertemunya penyelesaian kewenangan antara pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Balai Wilayah Sungai.
"Ini menjadi catatan penting kita bersama, bahwa tidak melulu soal anggaran, penyelesaian banjir di Kota Medan yang paling penting adalah selesainya persoalan kewenangan yang selama ini menjadi masalah," ucap Syaiful kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD Medan, Sabtu (14/11/2020).
Lembaga legislatif terus menekan agar Pemerintah Kota Medan memaksimalkan komunikasi dengan Pemprovsu dan BWS agar persoalan banjir khususnya di kawasan bantaran sungai bisa segera teratasi. "Ini sangat penting, manajemen komunikasi yang harus terlebih dahulu dibangun dalam menyelesaikan persoalan banjir ini. Kita tidak ingin, Pemko, Pemprovsu dan BWS memilih jalan masing-masing dalam menyelesaikannya. Ketika persoalan ini menjadi masalah, maka korbannya adalah masyarakat sendiri," ucapnya.
Dalam persoalan ini, Syaiful menilai, sebaik apapun program yang direncanakan Pemko Medan dengan rencana anggaran yang besar, tidak akan memiliki dampak apa-apa jika persoalan kewenangan sampai hari ini belum selesai. "Jadi komunikasinya harus terus dibangun dan persoalan kewenangan harus tuntas, sehingga program yang direncanakan bisa benar-benar dirasakan masyarakat," jelasnya.
Politisi yang juga akrab disapa 'Anak Sunge' ini mengatakan, Komisi 4 terus mendorong Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum untuk serius mengatasi persoalan banjir di Kota Medan. "Kita terus mendorong Dinas PU melakukan maksimalisasi dalam menyelesaikan persoalan banjir di Medan. Kita juga mendorong penganggaran yang baik dan pengajuan program yang benar-benar ampuh untuk mengatasi persoalan banjir di seluruh antero Medan," jelasnya. (Moe/MSC)
