-->

DPD LSM LPPN Labura Kritik & Soroti Tiga Proyek Lanjutan Alun - Alun Terkesan Asal Jadi

Editor: mediaselektif.com author photo

MEDIASELEKTIF.COM - Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat - Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (DPD LSM LPPN) Labuhanbatu Utara (Labura)  kecam dan soroti 3 (tiga)  proyek lanjutan alun alun Kota Labura yang hanya berjarak beberapa meter saja dari Kantor Bupati Labura yang menelan biaya hampir Rp 10 milyar,  terkesan di kerjakan asal jadi dan amburadul,  adapun ke 3 pekerjaan tersebut lanjutan pengaspalan jalan alun alun 2 (dua) paket menggunakan anggaran  +- Rp 6.000.000.000.00,-  (enam milyar rupiah)  dan pemasangan paving blok +- Rp : 4.000.000.000.00,-  (empat milyar rupiah) bersumber dana APBD Tahun Anggaran 2020.

Hasil monitoring dan investigasi Mediaselektif.com Senin (25/1/2021) di lapangan pengaspalan hotmix yang baru saja terbilang hari selesai di kerjakan, sudah terlihat retak-retak dan tempelan di sana sini serta hamparan aspal hotmix yang tidak rata alias bertingkat tingkat dan terlihat jelas ada yang melengkung  demikian juga dengan buangan air di kanan kiri badan jalan aspal hotmixnya sehingga apa bila hujan deras di khawatirkan lengkungan ini akan di genangi air dan aspal hotmik tersebut tidak akan dapat bertahan lama, demikian juga dengan ketebalan hamparan hotmixnya di ragukan tidak sesuai dengan yang tertera di RABnya, pengerjaan paving bloknya yang tidak memakai penguncian pasir dan banyak yang legok- legok sehingga apa bila hujan air menggenang di sana sini persis seperti kolam kolam ikan lele jumbo. 

Hal ini banyak menuai kritikan dan gunjingan dari masyarakat yang setiap harinya berolah raga di alun alun itu masyarakat mempertanyakan tupoksi ASN yang melakukan kontrol dan pengawasan saat pekerjaan itu berlangsung. Salah seorang masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya sore itu sedang joging di alun alun itu menyampaikan kekesalannya kepada awak media.

"Apa kerja pengawas yang berkenaan dengan proyek ini,  kok bisa segininya buruknya hasil pekerjaannya, buat malu aja Kontraktornya ini, karena alun alun ini akan mernjadi salah satu icon Labura jadi maunya mereka mengerti la jangan hanya berpikir meraup keuntungan besar tetapi harus dia pikirkan juga mutu dan kwalitas kerjanya, luar biasa itu daerahnya sendiri dia rusak" sebut masyarakat itu kepada awak media. Bukan hanya dari kalangan masyarakat akan tetapi juga mrngundang kecaman dan kritikan dari Ketua DPD LSM LPPN Labura Bangkit Hasibuan.

Bangkit Hasibuan sangat kesal dan menyayangkan kinrja rekanan pelaksana dan kurangnya pengawasan dari instansi penyedia pekerjaan yang tidak profesional dalam mengelola pekerjaan sehingga terkesan adanya pembiaran dan kerja sama rekan dan pihak penyedia anggaran untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sesuka hatinya "Apa wajar pekerjaan yang menelan biaya sebegitu besar  hasilnya seperti itu, tidak maxsimal dan  bagai mana pula pengawasannya sehinga terjadi pekerjaan seperti ini, masa mereka gak lihat kalau jalan ini melengkung dan hamparan aspal hotmixnya tidak rata dan tempelan di sana sini,  kog bisa di terima pekerjaan seperti ini,  ada apa sebenarnya yang terjadi antara pelaksana proyek dengan Dinas terkait ? Wajar dong kita curiga terhadap mereka kalau pekerjaan yang hasilnya seperti ini bisa mereka terima. Kita akan tunggu hasil audit seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan proyek alun alun ini dan kita tidak akan berdiam diri untuk mengusut ini supaya ada efek jera untuk rekanan proyek yang nakal dan kita akan publikasikan hasil laporan laporan kita tentang proyek ini agar kedepan nantinya tidak ada lagi mutu pekerjaan seperti ini yang menggunakan uang rakyat di Labura ini" ucap Bangkit Hasibuan dengan mimik sedih dan kesal

Kemudian awak mediaselektif.com berangkat menuju Dinas PU untuk bertemu Kadis PU Edwin Defrizen ST,  meminta tanggapannya atas pekerjaan proyek alun alun tersebut akan tetapi Kadis tidak berada di tempat dan awak media menuju ruangan Bendahara Nurkhalizah SE untuk menanyakan apakah proyek tersebut sudah di keluarkan surat perintah bayarnya Bendahara menjawab sudah, namun ketika awak mediaselektif.com minta copy bukti pembayaran tersebut Bendahara idak dapat memberikannya tanpa izin atasannya dalam hal ini Kadis PU Edwin Defrizen ST, "saya masih punya atasan pak jadi saya harus izin dulu sama atasan saya untuk memberikannya kepada bapak" ucap Bendahara Nurkhalizah SE.  

Kemudian awak mediaselektif.com coba mengkonfirmasi PPKnya yang menangani proyek alun alun itu Ali Armaya ST melalui pesan washtapp di nomor  0821 6761 XXXX Sampai berita ini di terbitkan tidak membalas pesan awak mediaselektif.com. (Tim/MSC) 




Share:
Komentar

Berita Terkini