Hal ini disampaikan Luhut Binsar Panjaitan saat Rapat Koordinasi Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung, secara virtual bersama 8 (delapan) Kepala Daerah Kabupaten yang berada dikawasan Danau toba, pada saat zoom meeting, Rabu sore (17/3/2021).
Permasalahan utama, lokasi Danau toba dijadikan kegiatan usaha perikanan KJA yang melebihi daya tampung, volumenya sampai tembus ke level 45.000/tahun. Sedangkan daya tampung Danau toba hanya mampu menghasilkan KJA 10.000 ton dalam setahun," ungkapnya.
"Padahal semua itu sudah diatur dalam SK gubernur Sumatera Utara nomor : 188. 44/213/KPTS /2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba dan Perpres 81 tahun 2014," jelasnya.
Dasar ini sudah cukup kuat bagi Kepala Daerah sekawasan Danau toba dalam hal mengurangi produksi usaha ikan dengan KJA yang selama menghasilkan 45.000 ton/tahun menjadi 10.000 ton/tahun," lanjutnya.
”Kedepan, saya minta kepada Kepala Daerah harus memiliki komitmen serius, sebab semua sudah melalui studi, bukan saya yang mengatakan, tapi studi, ingat itu,” tegas Luhut Panjaitan.
”Masalah adanya kendala penguranganan mata pencaharian, disini peran Pemda agar mencarikan peluang pengembangan mata pencaharian alternatif bagi yang lain bisa melalui minapadi, budidaya ikan bioflok dan budi daya ikan hias. Seperti ini sudah ada yang berhasil dilakukan seperti daerah Teluk depare, Jayapura dan kepulauan Mentawai," harapnya.
Dalam kesempatan ini Luhut Binsar Panjaitan sempat juga mengajak kepada para peserta yang hadir, supaya mencontoh Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH.
"Begitu saya tanya apa komitmennya, dia langsung deal dan akan mengirimkan data untuk kesediannya dalam menyikapi pengurangan KJA. Seperti inilah komitmen yang patut untuk dicontoh oleh Kepala Daerah lainnya," sebutnya.
Diketahui bahwa Kawasan Danau Toba terdapat sejumlah KJA di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara. Menanggapi arahan Menko Marves, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, didampingi kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Msi, Kabid perikanan dan Camat Merek Juspri Nadeak menyebutkan bahwa rencana dan komitmen Kabupaten Karo dalam pengurangan KJA dengan kajian, penertiban dan solusi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar Danau Toba.
"Dalam pengurangan volume KJA, Kabupaten Karo sudah siap dan deal. Dalam waktu dekat rencana kajian akan kami serahkan ke Bapak Menteri," sebutnya.
”Saat ini, Pemda karo sedang menjajaki terkait mata pencaharian alternatif selain KJA agar saat dimulai Penertiban KJA pengusaha ikan dapat beralih usaha seperti yang sudah ada dan terjadi didaerah lainnya," tutup Terkelin Brahmana. (SKR/MSC)
