Deputi KPw BI Ibrahim: TPID se Sumut Harus Bersinergi dan Optimalkan Digitalisasi

Editor: mediaselektif.com author photo

MEDIASELEKTIF.COM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengadakan acara  Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi se-Sumatera Tahun 2021 secara daring melalui zoom meeting, hari Jumat (3/12/2021).

 Acara Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera ini dibuka resmi Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumut Ir Arief S Trinugroho MT.

Dua narasumber dalam Rakor TPID yakni Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Prof Dr Ir Bustanul Arifin MSc dan Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Dr Ferry Irawan SE MSE.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim mengatakan, “Pelaksanaan Rakorwil tahun ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi tindak lanjut beberapa kesepakatan yang dihasilkan pada kegiatan Rakorwil TPID Provinsi se-Sumatera tahun sebelumnya,” kata Ibrahim.

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024, dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.

Dikatakan Ibrahim dua hal yang dapat dilakukan oleh TPID untuk mengatasi  permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi meliputi pemetaan surplus – defisit  komoditas pangan untuk mendorong potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD); dan optimalisasi peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian (sisi hulu) dan perluasan distribusi komoditas pangan melalui pemanfaatan e-commerce (sisi hilir).

Selain itu, untuk mendukung sinergi dan kesinambungan pengendalian inflasi nasional dengan daerah, setiap daerah diharapkan dapat segera menyusun peta jalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi sebagai turunan dari Peta Jalan Pengendalian Inflasi nasional tahun 2022-2024.

Dalam sambutannya, Ibrahim juga menyampaikan perkembangan inflasi di wilayah Sumatera secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Dijelaskannya, sampai dengan November 2021, inflasi di Sumatera tercatat sebesar 2,13% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada akhir tahun 2020 yang sebesar 1,90%. Kedepan, tekanan inflasi dari beberapa komoditas Volatile Food (VF) seperti minyak goreng dan cabai merah, serta komoditas administered prices (AP)  tarif angkutan udara perlu mendapat perhatian khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Sejalan dengan paparan Bank Indonesia, Ir Arief S Trinugroho juga menyampaikan tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pengendalian inflasi di wilayah Sumatera, yaitu perlunya mengembangkan KAD untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit pangan guna menekan laju inflasi.

Kedua, perlunya mempercepat pengembangan digitalisasi termasuk sistem informasi harga yang terintegrasi sebagai indikator early warning system (EWS), serta pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran komoditas.

Ketiga, penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 di tingkat provinsi agar terintegrasi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk tahun 2022 sehingga pengendalian inflasi bisa lebih baik kedepannya.

Rakorwil dilanjutkan dengan sesi pemaparan narasumber dan diskusi dengan seluruh peserta rapat yang dipandu oleh Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M, (Kepala Biro Perekonomian Setda Sumut selaku moderator.

Narasumber pertama, Prof. Bustanul menyampaikan tiga arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021 yaitu menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Kemudian, melanjutkan stabilisasi harga dan mendorong sektor ekonomi produktif, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan Ekonomi.(BR/MSC)

Share:
Komentar

Berita Terkini