MEDIASELEKTIF.COM, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) menghadapi dugaan beras tak layak konsumsi di Kilang Batik Jaya Sukses (BJS), di Dusun 4B, Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan akan periksa.
Dinas Ketahanan Pangan Sergai menjadi suatu pekerjaan yang berat , seperti menghadapi rambut dalam tepunng bila ramput ditarik jangan sampai putus dan tepung jangan sampai berserak
Hal ini terungkap saat wartawan mengkonfirmasi soal dugaan beras tak layak konsumsi, Selasa (7/12/2021), kepada Andreas Ginting selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
"Nanti kami akan koordinasi dulu dan kita kroscek di lapangan, dan akan kita tindak lanjuti. Kita lihat dulu hasil uji lab," ujar Andreas.
Saat ditanyakan sejauh mana Dinas Ketapang dalam pengawasan terhadap kilang padi yang memproduksi beras untuk dikonsumsi masyarakat, Andreas menyatakan pihaknya mengawasi hasil produksi, antara layak dan tidak layak. Apabila kilang diketahui memproduksi beras dengan melakukan kecurangan maka tidak akan di keluarkan sertifikat dalam produksi beras, maka tidak layak dipasarkan," tutur sang kadis.
Sambung Andreas lagi bahwa perlu kita ketahui kilang padi kecil modal dibawah Rp5 miliar, tidak termasuk harga bangunan dan tanah maka dinas ketapang dikabupaten berhak mengawasi. Namun kilang padi besar modal diatas 5 miliar rupiah maka urusannya ke Provinsi.
Andreas juga berkilah, beras yang keluar masuk izinnya disebut wewenang Disperindag.
Anehnya, meski melihat secara kasat mata contoh beras dari BJS tersebut, Andreas mengatakan tidak layak.
"Kita akan tunggu hasil uji lab nya nanti," tandas Andreas.
Terkait hal ini ketua DPD WGAB SUMUT (Wadah Generasi Anak Bangsa) Gerson Siringo ringo saat ditemui wartawan mengaku heran dengan ketidaktegasan Dinas Ketapang Sergai.
"Ini kan menyangkut keselamatan orang banyak! kenapa penanganannya Alot sekali? dan juga mana dinas terkait yang berkompeten dalam menangani hal ini? dan apa reaksi dari penegak hukum di sergai? ini sudah Viral dan sudah banyak media yang sudah mengekspos, kenapa belum ada yang bertanggung jawab, "Ucap Gerson Heran.
Dia juga menyayangkan lemahnya peran pemerintah kabupaten dalam memgawasi kilang padi yang memproduksi beras.
" Bila pengusaha bebas melakukan aksi nakal, terkesan seakan akan ada kong kali kong. Bila hal ini masih bertele tele dan tidak ada yang bisa memberi keterangan pada masyarakat luas, maka kita akan surati ke Kapolri dan bapak presiden, melalui lembaga kita, tandas gerson. (AA/ MSC)
