"BPKAD yang merupakan perangkat daerah telah menjalani dinamika pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik dari internal maupun eksternal. Salah satu penyebabnya karena adanya kebijakan dari pusat yang harus disosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan batas waku yang sangat singkat. Juga, penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, dilakukan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya," kata Ismael saat membacakan sambutan Sekda Provsu, Arief Sudarto Trinugroho dalam Kaleidoskop Tahun 2022 BPKAD Sumut yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No.30, Rabu (21/12/2022).
Berkaitan dengah hal itu, katanya, BPKAD Sumut akan terus melakukan pembinaan dan inovasi. Misalnya dalam hal pembayaran yang tidak lagi dilakukan secara manual. Juga dalam melakukan konsultasi kepada kabupaten/kota tidak lagi dilakukan secara manual atau tatap muka langsung, tapi dilakukan sera virtual.
Ismael menyebutkan contoh konsultasi yang dilakukan secara virtual, yakni tentang penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Katanya, kepada pemerintah kabupaten/kota, cukup melihat konten yang telah dibuat saja oleh BPKAD tentang cara menangani PMK. ‘’Artinya, untuk penanganan PMK, tidak perlu lagi kabupaten/kota datang secara langsung ke Medan. Cukup dengan melihat cannel yang sudah kita buat saja,’’ katanya.
Dalam acara tersebut dihadirkan tiga narasumber yakni akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Isfensi Sadalia, akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr. M.Joharis Lubis, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Farianda Putra Sinik.
Sementara itu, dua orang akademisi Isfensi Sadalia, dan Joharis Lubis, sepakat menyebutkan bahwa kinerja BPKAD Sumut sudah semakin baik. Begitupun, keduanya tetap memberikan saran dan masukan, untuk lebih meningkatkan kinerja ke depan.
Seperti dikatakan Isfensi Sadalia, BPKAD perlu melakukan branding melalui video-video tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan BPKAD. Kemudian video-video itu disebarkan kepada masyarakat.
Disebutkannya, BPKAD juga harus mengoptimalisasikan manajemen asset dan kuangan daerah. Caranya melakukan transfransi tentang apa saja yang telah dilakukan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan.
Hal senada juga disampaikan Joharis Lubis. Dia menilai, capaian program kerja BPKAD pada tahun 2022 sudah semakin baik. Salah satunya dengan program kenaikan honor guru tidak tetap dari Rp40.000 per jam, menjadi Rp90.000 per jam.
Begitupun, kata Joharis, masih ada sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian BPKAD untuk segera diselesaikan. Misalnya tentang asset sekolah di sejumlah kabupaten/kota, yang merupakan dampak dari peralihan pengelolaan SMA dan SMK Negeri dari kabupaten/kota ke provinsi.
Kemudian, Joharis juga mengeritik kinerja Bappeda Sumut yang tidak pernah menjelaskan tentang capaian program kerja Organiasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin. Semisal setiap tiga bulan sekali. Dikhawatirkan, masih banyak OPD yang tidak mencapai target programnya.(Cok/MSC)
