MEDIASELEKTIF.COM - Surat edaran yang dikeluarkan Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera, Prof Bilter A Sirait, diduga membuat 'gaduh'
Sebab, dalam surat yang diterbitkan pada 29 April 2025 itu meminta kepada dosen Dpk (Dipejabatkan) di Universitas Darma Agung (UDA) bahwa pengurusan administrasi harus melalui Pj Rektor UDA.
Bahkan, dalam surat dengan nomor 18/KORPRI/LLDIKTI/IV/2025, tampak ada bubuhan tandatangan Kepala LLDikti Wilayah I Prof Saiful Anwar Matondang yang memberi kesan kalau surat itu mendapat persetujuan dari lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari Kemendiktisaintek itu.
Ironisnya, LLDikti Wilayah I mengaku tidak mengetahui beredarnya surat itu karena keberadaan Korpri LLDIKTI Wilayah I bukan bagian dari struktur organisasi tersebut.
Setelah mengetahui dan melihat surat tersebut, dari keterangan Humas LLDikti Suhendra yang disampaikan, Sabtu (24/5/2025) menyebutkan Kepala LLDikti Wilayah I Prof Saiful Anwar Matondang pun meminta Kepala Bagian (Kabag) Umum Ahmad Subhan untuk membatalkan surat tersebut.
Secara tegas, Hendra menyebutkan bahwa apa yang dinyatakan dalam surat itu tidak mewakili pernyataan secara kelembagaan.
"Apa pun pernyataan yang tertera dalam surat edaran yang diterbitkan Pengurus Korpri LLDIKTI Wilayah I, tidak mewakili pernyataan dari Kepala LLDikti, Prof Saiful Anwar Matondang maupun secara kelembagaan. Terutama soal dualisme kepengurusan yayasan," tegasnya.
Untuk mencegah terjadinya penafsiran berbeda yang dimungkinkan akan berkembang, katanya, pihaknya telah meminta kepada Kepala Bagian (Kabag) Umum LLDIKTI Wilayah I, Ahmad Subhan untuk menarik dan membatalkan surat tersebut.
Selain itu, katanya, pengurus Korpri LLDIKTI Wilayah I Sumatera diminta untuk segera melakukan klarifikasi terkait surat tersebut.
Disinggung sikap yang akan diambil LLDikti Wilayah I terhadap Prof Bilter Sirait, Suhendra mengaku akan memanggilnya guna melakukan klarifikasi secara langsung kepadanya.
"Sesuai jadwal Senin (26/5/2025) Prof Bilter Sirait akan dimintai keterangan dan klasifikasi," pungkasnya.
Beri Klarifikasi
Prof Bilter Sirait yang dihubungi, mengaku telah membuat surat klarifikasi terkait surat yang diterbitkan olehnya perihal pengurusan administrasi dosen LLDIKTI Wilayah I dpk UDA.
Dia menyebut bahwa agar tidak menimbulkan terjadinya penafsiran berbeda. Bahwa segala ketentuan yang ada dalam surat yang telah diterbitkannya tersebut ditujukan khusus kepada dosen LLDIKTI yang dipekerjakan di UDA.
Lalu ketika disinggung soal isi surat yang diterbitkan itu mengarah pada satu pengurus yayasan yang saat ini tengah berkonflik.
Menjawab itu, Prof Bilter Sirait seakan tidak ingin ikut campur dalam persoalan konflik.
Alasannya adalah, dia mengaku merupakan alumni UDA yang juga telah mengabdikan diri sebagai dosen selama 40 tahun di kampus yang berdiri sejak 11 Desember 1957 itu.
"Saya tidak mau ikut campur soal dualisme yang terjadi saat ini di yayasan milik keluarga besar DR TD Pardede. Dan niat saya agar dosen LLDIKTI Wilayah I dpk UDA bisa terbantu pengurusan administrasinya," katanya.
Dan pada prinsipnya, sambungnya pihaknya akan menghormati pihak manapun yang secara perundang-undangan ditetapkan sebagai pengurus yayasan sesuai putusan hukum yang diputuskan Pengadilan.
"Arti siapapun atau pihak manapun yang nantinya akan memegang yayasan atau Darma Agung ini. Kita harus hormati dan patuhi itu," pungkasnya.(Moe/MSC)
%20sebagai%20Penasehat%20Tamil%20Festival%20Indonesia%202025.jpg)
