MEDIASELEKTIF.COM - Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengkritik keras kebijakan Dinas Pendidikan Sumut yang akan memberlakukan sekolah lima hari bagi SMA, SMK dan SLB mulai tahun ajaran 2025-2026.
Proses belajar bakal diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu. Jam belajar bakal dipadatkan di hari Senin-Jumat sehingga waktu pulang lebih lama.
Anggota Komisi E DPRD Sumut Dameria Pangaribuan mengatakan kebijakan ini belum pernah dirapatkan dengan Komisi E. Sehingga secara teknis pihaknya belum mengetahui konsep lima hari sekolah ini.
"Tapi secara teknis kami belum tau, karena belum ada rapat di komis E. Tapi saat ini kita belum tau apa konsep dari kadis pendidikan," kata Dameria kepada wartawan, di Medan, Rabu (4/6/2025).
Adapun kebijakan ini dibuat Dinas Pendidikan Sumut untuk mencegah aksi tawuran, Geng motor dan narkoba, program ini juga diyakini bisa meningkatkan pariwisata dan UMKM di Sumut.
Dengan libur dihari Sabtu dan Minggu para pelajar akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini diharapkan memperkuat pengawasan orang tua dan membangun karakter anak sejak dini.
Namun menurut Dameria, dengan libur dihari Sabtu ini justru menimbulkan celah bagi para siswa untuk bebas dari pengawasan. Karena tidak semua orang tua siswa dapat berkumpul dihari itu, disebabkan masih sibuk bekerja.
"Sekarang apakah sudah bisa dipastikan pada hari sabtu itu orang tua nya di rumah, kalau bisa kumpul aja di hari minggu sudah sukur. Inikan orang tuanya masih carik makan ya," sebutnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, seharusnya Dinas Pendidikan Sumut mengkaji juga apakah orang tua siswa di Kota Medan atau rata-rata pekerjaannya libur pada hari Sabtu.
"Belum tentu, kalau yang saya lihat masih banyak yang kerja di hari sabtu daripada libur. Ini bisa jadi menimbulkan potensi nanti, libur sabtu tanpa pengawasan orang tua, bisa bebas dong," pungkasnya.(Rel/MSC)
.jpg)
%20sebagai%20Penasehat%20Tamil%20Festival%20Indonesia%202025.jpg)
