Dugaan Mark up Biaya Perjalanan Dinas dan Belanja Konsumsi Rapat Dibagian Umum Setdakab Asahan, GMPKN Geruduk Kantor Bupati Asahan

MEDIASELEKTIF.COM - Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Nasional (GMPKN) Kabupaten Asahan menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Asahan, Jumat (22/8/2025).

Aksi damai tersebut menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Asahan, khususnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023 dan terkait perjalanan dinas serta kegiatan belanja konsumsi rapat.

‎Dalam orasinya, massa aksi menilai adanya kejanggalan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pemborosan serta praktik mark-up anggaran. GMPKN mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Asahan, segera melakukan evaluasi terhadap Kabag Umum Setda Kabupaten Asahan.

‎‎“Kami menilai ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah jangan tutup mata terhadap temuan BPK ini, "kata koordinator aksi Lukman Nul Hakim dengan nada tegas.

Dirinya meminta Bupati dan Wakil Bupati Asahan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Asahan jika terbukti melakukan Mark up dana dalam kegiatan perjalanan dan kegiatan rapat dilingkungan Pemkab Asahan.

"Kita meminta Bupati dan Wakil Bupati Asahan menindak tegas Kabag Umum, karena sebagai Kabag Umum dia sudah melakukan penipuan dalam bentuk pembengkakan biaya perjalanan dinas dan biaya rapat, "ujar Lukman Nul Hakim dalam orasinya.

Lukman Nul Hakim juga mengatakan bahwa Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Nasional akan mengawal kasus temuan BPK RI di bagian umum Setda kabupaten Asahan.

"Kami akan kawal terus kasus temuan BPK RI ini. Dimana jika terbukti bersalah, kepala bagian umum Setdakab Asahan harus di proses secara hukum, "tegasnya.

‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Asahan Rianto menerima perwakilan massa menyatakan apresiasinya terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup diri atas kritik dan masukan yang berkembang.

‎“Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan pemuda yang sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Terkait temuan BPK, pemerintah daerah tentu akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Kami akan melakukan pemanggilan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pengelolaan anggaran lebih transparan ke depannya, "ungkapnya.

‎Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan tuntutan, massa GMPKN akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (SRT/MSC)

Baca juga: