MEDIASELEKTIF.COM - Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan mengkritik keras pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Fraksi menegaskan kenaikan anggaran harus menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar mengejar penyerapan menjelang akhir tahun.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna pemandangan umum di DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Beberapa poin utama yang disoroti meliputi: PAD Turun saat Pendapatan Naik: Postur pendapatan daerah naik 5,05% menjadi Rp7,13 triliun karena lonjakan dana transfer. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru anjlok 5,59% menjadi Rp3,87 triliun.
Sorotan Anggaran Infrastruktur: Anggaran Dinas SDABMBK melonjak 23,12% menjadi Rp1,02 triliun. Fraksi mempertanyakan apakah penambahan ini benar-benar untuk penanganan banjir rob dan drainase, atau sekadar proyek reaktif tutup tahun.
Pemangkasan Dana Kesehatan: Pemko dipertanyakan terkait penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88% menjadi Rp1,201 triliun di tengah masih banyaknya keluhan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan.
Efektivitas Bansos dan Sampah: Kenaikan anggaran Dinas Sosial (Rp174,34 miliar) dan Dinas Lingkungan Hidup (Rp227,72 miliar) wajib dibarengi pembenahan data kemiskinan dan penanganan sampah harian.
"Besarnya APBD bukan ukuran keberhasilan jika tidak menjawab persoalan mendasar warga. Setiap penambahan anggaran harus tepat sasaran dan berdampak nyata," tegas Lailatul. (Moe/MSC)
.jpg)