MEDIASELEKTIF.COM - Kepala Desa dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 15 desa pesisir di Sumatera Utara (Sumut) berkumpul di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Angkasa, Medan, Senin (9/11/2026).
Mereka tidak hadir untuk sekadar mendengarkan ceramah lingkungan, melainkan untuk merancang masa depan kampung halaman mereka melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Desa Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (M4CR) Sumut.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (9-10 November 2026) ini menjadi titik balik penting bagi masyarakat pesisir. Mangrove bukan lagi dipandang sekadar sebagai kumpulan pohon di tepi laut, melainkan sebagai infrastruktur alami yang melindungi rumah mereka dari abrasi gelombang laut, menopang hasil tangkapan nelayan, dan membuka peluang ekonomi melalui ekowisata serta UMKM lokal.
Warisan untuk Anak Cucu: Dari Proyek Menjadi Kepemilikan Warga.
Sustainable Mangrove Management Coordinator M4CR, Dr Ir Suwignya Utama MBA, membuka kegiatan dengan pesan yang menyentuh hati para kepala desa.
"Setelah proyek M4CR berakhir, kami ingin mewariskan mangrove yang terus terjaga kepada bapak/ibu di desa untuk dijaga dan dilindungi. Kelembagaan desa adalah kuncinya. Melalui Peraturan Desa (Perdes), kita membuat aturan main yang memastikan mangrove ini menjadi sumber kehidupan bagi generasi yang akan datang," ujar Suwignya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular, Ir Sigit Budi Nugroho S Si M Sc, menegaskan bahwa hukum adalah instrumen perlindungan bagi masyarakat.
"Rehabilitasi mangrove memiliki empat tahapan ketahanan: ekologis, ekonomi, sosial, hingga menghasilkan outcome yang nyata. Perdes adalah produk politik dan hukum yang memastikan ketahanan masyarakat pesisir tetap terjaga," tambahnya.
Perdes sebagai "Payung Hukum" Nafkah Masyarakat.
Fokus utama hari pertama adalah menyadarkan para pemangku kebijakan di tingkat tapak bahwa tanpa aturan yang jelas, kawasan mangrove rentan dialihfungsikan yang pada akhirnya merugikan masyarakat lokal.
Penyuluh Kehutanan Ahli Muda Dinas LHK Sumut, Susilo S P M Si, menjelaskan bahwa Perdes akan menjadi "payung hukum" yang kuat bagi masyarakat di tingkat tapak untuk mencegah alih fungsi lahan secara ilegal.
"Semangat konservasi tidak cukup hanya dengan menanam, harus ada payung yang memagari. Perdes ini nantinya akan menjadi legalitas yang kuat untuk Good Government di tingkat desa, yang pada ujungnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat," tegas Susilo.
Dari sudut pandang akademisi dan hukum, Dr Janpatar Simamora SH MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif.
"Regulasi desa harus melibatkan nelayan dan kelompok masyarakat peduli mangrove agar aturan ini memiliki legitimasi sosial. Kita harus menyeimbangkan fungsi konservasi dengan pemanfaatan ruang ekonomi yang berkelanjutan bagi warga," paparnya.
Komitmen Lintas Sektor: Desa Tidak Bekerja Sendiri.
Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi Desa (PPMD) Dinas PMD Sumut, Drs Iskandar Zulkarnaen Tarigan M Si, mengajak seluruh perangkat desa untuk berkomitmen.
"Mari kita belajar dan segera berkomitmen supaya mangrove ini tetap lestari. Pendidikan dan pengetahuan tentang mangrove harus sedini mungkin diberikan kepada anak-anak kita," ujarnya.
Sebagai contoh komitmen daerah, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat, Panji Setiawan, S STP M SP memaparkan 5 komitmen nyata Pemkab Langkat: penyediaan data terpadu, perlindungan dari kerusakan, pemulihan lahan, pemberdayaan UMKM ramah mangrove, hingga kolaborasi lintas pihak.
"Mangrove adalah infrastruktur alami yang menopang keselamatan, ekonomi, dan masa depan desa pesisir," tegas Panji.
Suara dari Tapak
Kegiatan ini juga diisi dengan testimoni langsung dari Zul Ihsan, Kepala Desa Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat, yang menceritakan bagaimana produk hukum desa menjadi kunci keberhasilan perlindungan mangrove di wilayahnya secara berkelanjutan.
Outcame nyata bagi masyarakat
melalui Bimtek ini, 15 desa pesisir di Sumut ditargetkan menghasilkan draft Perdes tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM) serta SK kelompok peduli mangrove desa. Lebih dari sekadar dokumen administratif, Perdes ini akan menjamin:
Keamanan Ruang Hidup: Melindungi permukiman warga dari abrasi dan dampak perubahan iklim.
Kepastian Ekonomi: Mengatur pemanfaatan hasil perikanan (kepiting, udang) dan ekowisata agar tidak merusak, memastikan nafkah warga terus mengalir.
Kedaulatan Desa: Memberikan kewenangan kepada desa untuk mengawasi dan mencegah perusakan kawasan pesisir oleh pihak luar.
Kegiatan Bimtek akan dilanjutkan esok hari (10/11/2026) dengan
pendampingan teknis penyusunan draf regulasi desa, memastikan bahwa setiap
butir aturan yang lahir benar-benar lahir dari musyawarah, sesuai dengan
kebutuhan tapak, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir Sumut.(Cok/MSC).
