MEDIASELEKTIF.COM - Dalam kehidupan bersama, pasangan sering membeli barang dengan uang yang berasal dari keduanya. Ada yang membeli kendaraan, tanah, rumah, perabot bernilai tinggi, bahkan aset investasi.
Untuk alasan praktis, dokumen kepemilikan terkadang hanya mencantumkan satu nama. Sertifikat tanah atas nama suami, kendaraan atas nama istri, atau bukti pembelian hanya mencantumkan salah satu pihak.
Selama hubungan berjalan baik, hal tersebut biasanya tidak dipersoalkan. Masalah baru muncul ketika hubungan memburuk, terjadi perceraian, salah satu pihak meninggal dunia, atau barang tersebut hendak dijual.
Apakah orang yang namanya tercantum dalam dokumen otomatis menjadi satu-satunya pemilik?
Jawabannya tidak selalu. Dalam hubungan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan titik awal yang cukup jelas. Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Sebaliknya, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Untuk pasangan yang terikat perkawinan, pertanyaan utamanya bukan selalu “atas nama siapa barang tersebut?”, melainkan kapan dan bagaimana barang tersebut diperoleh.
Jika sebuah rumah dibeli ketika perkawinan berlangsung dengan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan, fakta bahwa sertifikat hanya mencantumkan nama salah satu pasangan tidak dengan sendirinya menjadikan rumah itu sepenuhnya milik orang tersebut.
Dalam praktik peradilan agama juga dikenal prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dapat tetap dikategorikan sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan apakah aset itu terdaftar atas nama suami atau istri.
Hal ini penting karena dokumen atas nama seseorang mempunyai arti hukum yang kuat, terutama untuk menunjukkan siapa yang secara formal tercatat sebagai pemegang hak. Namun dalam sengketa harta bersama, pencatatan nama bukan satu-satunya hal yang dinilai.
Asal-usul perolehan harta, waktu pembelian, sumber dana, perjanjian perkawinan apabila ada, serta berbagai bukti lain juga dapat menentukan.
Ambil sebuah contoh saja saat suami dan istri membeli mobil ketika telah menikah. Harga kendaraan dibayar dari penghasilan keluarga, tetapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dibuat atas nama suami karena ia yang mengurus pembelian.
Ketika kemudian terjadi perceraian, suami tidak serta-merta dapat mengatakan, “mobil ini sepenuhnya milik saya karena BPKB atas nama saya.”
Sebaliknya, barang yang tercatat atas nama salah satu pasangan juga tidak selalu otomatis menjadi harta bersama. Jika dapat dibuktikan bahwa aset tersebut merupakan harta yang telah dimiliki sebelum menikah, berasal dari warisan, atau diperoleh sebagai hadiah khusus kepada salah satu pihak, status hukumnya dapat berbeda.
Maka dari itu, persoalan kepemilikan tidak dapat hanya ditentukan dengan melihat nama pada dokumen.
UU Perkawinan juga menunjukkan bahwa harta bersama tidak boleh diperlakukan seolah-olah hanya berada di bawah kendali satu orang.
Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi praktis.
Apabila rumah merupakan harta bersama tetapi sertifikatnya hanya atas nama suami, keberadaan nama suami dalam sertifikat tidak seharusnya dipahami sebagai kebebasan mutlak untuk mengalihkan harta bersama tanpa memperhatikan hak istri.
Mahkamah Agung (MA) juga mencatat adanya yurisprudensi mengenai pengalihan harta bersama tanpa persetujuan pasangan, yang pada pokoknya memperlihatkan pentingnya perlindungan hak kedua belah pihak atas harta yang diperoleh selama perkawinan.
Persoalannya menjadi lebih rumit apabila “pasangan” yang dimaksud belum terikat dalam perkawinan. Misalnya dua orang yang berpacaran membeli sebuah kendaraan bersama.
Masing-masing menyetor separuh harga, tetapi kendaraan didaftarkan atas nama salah satunya. Ketika hubungan berakhir, pihak yang namanya tidak tercantum meminta setengah nilai kendaraan.
Dalam keadaan seperti ini, Pasal 35 UU Perkawinan tidak dapat begitu saja digunakan untuk mengatakan bahwa barang tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan.
Persoalannya akan banyak bergantung pada pembuktian hubungan hukum di antara mereka. Seseorang dapat mengatakan, “Saya ikut membayar separuh”, tetapi apabila seluruh transaksi dilakukan atas nama pasangan dan tidak ada dokumentasi tentang tujuan pembayaran, sengketa dapat berubah menjadi persoalan pembuktian yang sulit.
Oleh karena itu, salah satu kekeliruan yang sering terjadi dalam hubungan pribadi adalah menganggap bukti tertulis sebagai tanda ketidakpercayaan. Padahal justru untuk pembelian bernilai besar, kejelasan sejak awal dapat melindungi kedua belah pihak.
Misalnya saja jika pasangan membeli kendaraan senilai 300 juta rupiah dengan kontribusi masing-masing 150 juta rupiah tetapi kendaraan hanya dapat atau dipilih untuk didaftarkan atas nama salah satu pihak. Tidak ada salahnya membuat pernyataan sederhana bahwa pembelian tersebut dibiayai bersama dan menjelaskan bagian masing-masing.
Untuk pembelian properti atau aset bernilai jauh lebih tinggi, dokumentasi tentu perlu dibuat lebih serius dan disesuaikan dengan bentuk hak serta aturan yang berlaku terhadap aset tersebut.
Persoalan juga dapat muncul ketika salah satu pihak menyumbang jauh lebih banyak daripada yang lain. Misalnya seseorang membayar 80 persen sedangkan pasangannya membayar 20 persen. Apakah otomatis kepemilikannya juga 80:20?
Untuk pasangan suami istri, jawabannya tidak dapat hanya dihitung berdasarkan siapa menyetor berapa karena terdapat ketentuan hukum harta bersama dalam perkawinan. Penghasilan dan kontribusi dalam rumah tangga tidak semata-mata dihitung seperti penyertaan modal dalam perusahaan. Dalam praktik perkara harta bersama, status aset dan pembagiannya dinilai dalam kerangka hukum perkawinan yang berlaku.
Prinsip sederhananya semakin besar nilai barang yang dibeli dengan uang bersama, semakin penting pula kejelasan mengenai sumber dana, status kepemilikan, dan hak masing-masing pihak.
Simpan bukti transfer. Jangan menganggap kwitansi tidak penting. Catat cicilan yang dibayarkan. Jika pembelian memang dimaksudkan untuk menjadi milik bersama, buatlah bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut.
Bagi pasangan suami istri, dokumentasi juga tetap penting. Walaupun hukum mengenal harta bersama, bukti diperlukan ketika muncul perdebatan apakah suatu aset benar-benar diperoleh selama perkawinan atau sebenarnya merupakan harta bawaan, hadiah, warisan, atau dibeli dari sumber kekayaan pribadi tertentu.
Dalam perkawinan, hukum melihat pula apakah aset diperoleh selama perkawinan dan apakah termasuk dalam kategori harta bersama. Di luar hubungan perkawinan, masalahnya bahkan lebih bergantung kepada kesepakatan dan bukti kontribusi masing-masing pihak.
Membicarakan kepemilikan sejak awal tidak berarti pasangan sedang mempersiapkan perpisahan. Justru kejelasan dapat mencegah konflik ketika keadaan yang tidak diinginkan terjadi.(Rel/MSC)
