Demikian Pakar Sosiologi Asal USU Prof Badaruddin kepada wartawan ketika dihubungi Rabu (27/5/2020) saat dimintai tanggapannya terkait wacana 'New Normal' yang tengah digaungkan akan dilaksanakan pemerintah di sejumlah daerah.
Dikatakannya, 'New Normal' ini mulai dilaksanakan di sejumlah negara 'pascalockdown' yang diterapkan secara ketat dan dipatuhi warganya dengan penerapan disiplin penuh menjalankan protokol kesehatan. Sehingga penerapan NN ini saat angka penyebaran virus sudah landai atau berkurang jauh bahkan tidak ada lagi penambahan penderita.
"Tampaknya di negara kita tidak demikian rencana penerapan NN ini dilaksanakan saat penyebaran Covid-19 dalam puncak-puncaknya. Ditambah lagi, di saat masyarakat yang masih tidak disiplin menjalankan PSBB yang diterapkan di berbagai daerah," ungkapnya.
Karenanya, ia mengimbau agar pemerintah meninjau ulang lagi dan meneliti serta mengkaji dengan seksama rencana penerapan NN ini.
"Jangan nanti akibat penerapan NN yang terkesan dipaksakan ini akan berdampak serius bagi penyebaran Covid-19. Sehingga menyebabkan ledakan pasien penderita Covid-19 yang tidak tertampung di RS. Untuk itu penerapan ini harus dipikir matang-matang," ungkapnya sembari menyatakan kunci utama bisa diterapkannya NN ini apabila penyebaran Covid-19 sudah berkurang dan tidak meningkat serta masyarakat bisa disiplin menjalankan PSBB atau 'Karantina Kesehatan'.
Lebih lanjut ia juga mengkritisinya dan menyayangkan masih adanya egosektoral dalam instansi terkait pengambilan kebijakan terkait mengatasi penyebaran Covid-19 ini.
Seperti ada rencana sejumlah instansi yang mengeluarkan kebijakan sendiri langkah-langkah yang diambil dalam penanganan Covid-19.
"Seharusnya semuanya terpusat pada Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk pemerintah. Tim inilah yang bisa mengeluarkan kebijakan apakah sudah bisa diterapkan NN di suatu daerah atau instansi pemerintah dengan melakukan kajian dan evaluasi matang. Jadi jangan sampai muncul ego sektoral dalam mengeluarkan kebijakan semuanya harus terintegrasi," tukasnya.
Ia mengakui kita tidak bisa berpangku tangan terhadap Covid-19 ini, tetapi hendaknya kebijakan yang dikeluarkan harus dengan pertimbangan matang dan terintegrasi khususnya dalam penerapan NN ini.
Di Medan sendiri, menurut pengamatannya, penyebaran Covid-19 masih meningkat dan masyarakat sangat tidak disiplin dalam penerapan 'Karantina Kesehatan' seperti tidak berkumpul, anjuran memakai masker saat keluar rumah dan mencuci tangan.
Memang, ia agak heran juga kenapa Pemko Medan memilih Karantina Kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di daerah ini tidak menggunakan PSBB sehingga sulit dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat khususnya dalam penerapan sanksi bagi warga yang melanggarnya.
"Saya berharap ada evaluasi yang dilakukan pemko Medan terkait hal ini," tegas Ketua Prodi S2/S3 Studi Pembangunan FISIP USU ini.(Irn/MSC)
