Demikian Komisioner KPU Medan Edy Suhartono dalam diskusi "Budaya Demokrasi Peningkatan Partisipasi Pemuda di era Pandemi Covid-19 dalam rangka Pemilihan Walikota dam Wakil Walikota Medan 2020" di salah satu warung kopi Kecamatan Medan Marelan, Sabtu kemarin.
"Salah satu peran strategis pemuda milenial mengajak kawan-kawannya memastikan terdaftar dan memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih," ujarnya.
Pemuda milenial ini sangat potensial mengajak rekannya mengusung perubahan itu sendiri, dengan berpartisipasi dan mengikuti setiap tahapan Pilkada Medan baik langsung dari penyelenggara maupun media sosial.
Karena itu, lanjutnya, kepedulian dan keingintahuan kelompok pemuda milenial tentang Pilkada Medan 2020 ini, harus segera direspon.
Salah satunya dengan menjadikan mereka sebagai relawan demokrasi yang bersosialisasi di kelompok pemuda milenial dengan memanfaatkan sarana media sosial agar menyebar luaskan arti penting dari Pilkada ini.
"Kita (KPU Kota Medan) bersama para pemuda milenial yang masuk sebagai relawan demokrasi bertanggungjawab berkontribusi dalam rangka tingkatkan partisipasi pemilih ini," serunya.
Terkait masih adanya kekhawatiran mereka dengan terbentuknya kerumunan orang disepanjang tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran, kampanye hingga pada pencoblosan surat suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara), Edy memastikan melalui Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 telah mengatur berkenaan dengan standar protokol kesehatan.
"Kita pastikan, karena SOP Protokol Kesehatan seluruhnya diatur termasuk saat di TPS, akan diatur kunjungannya, jarak. Kita pastikan pemilih tak perlu khawatir berpotensi penyebaran covid-19," paparnya.
Sementara dalam dialog tersebut, Ketua Masa Depan Muhammad Reza Pahlevi Nasution menjelaskan bentuk budaya itu seperti yang dilakukan saat ini, melalui kebiasaan adaptasi baru. Namun terpenting bagaimana partisipasi di kelompok pemuda milenial di Pilkada ini.
"Kedepan kita sebagai agen perubahan, jadi harus ambil bagian, jangan apatis dengan politik, kita harus cari tahu konstelasi politik di Indonesia ini bagaimana. Protokol Kesehatannya diberlakukan sekarang ini di Pilkada adalah keputusan politik," papar alumni mahasiswa antropologi USU ini. (Irn/MSC)
