MEDIASELEKTIF.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Utara menemui Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi terkait kewenangan dalam pemeriksaan pengelolaan vaksinasi dan vokasi yang merupakan program nasional .
"Saat ini BPK sudah selesai melakukan pemeriksaan pendahuluan, terkait dengan pengelolaan vaksinasi dan vokasi pendidikan. Jadi ada dua (bidang), pendidikan dan kesehatan," kata Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan menjawab wartawan usai jajarannya bertemu Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (6/9/2021).
Menurutnya, pemeriksaan ini bersifat kinerja bahwa sejauh mana Pemprovsu telah melakukan pengelolaan soal vaksinasi maupun pendidikan vokasi. Sehingga pelaksanaan dan pelayanan pada kedua bidang tersebut dapat benar-benar dilakukan dengan maksimal.
"Pada pemeriksaan pendahuluan ini kami mendapat gambaran secara lebih utuh dulu, hal-hal terkait dua (bidang) tadi. Kami juga telah sampaikan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan Pemprovsu, agar pelayanan vaksinasi untuk penanganan covid ini bisa lebih maksimal. Lalu pengelolaan untuk vokasi pendidikan di tingkat SMK yang di bawah kewenangan pemprov, benar-benar sesuai kebutuhan atau link and match," terangnya.
Eydu mengaku bahwa kegiatan ini merupakan program nasional. Bahwa BPK juga turut andil mengawal program nasional seperti vaksinasi dan pendidikan vokasi, agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
"Semuanya, mulai dari perencanaan, distribusi (vaksinasi), monitoring dan evaluasi kinerjanya akan kita periksa. Jadi ini bukan hanya anggaran tapi jauh lebih ke pengelolaannya. Pertemuan tadi untuk menetapkan indikatornya, dan akan kita mulai di September nanti. Bukan hanya Pemprovsu, juga pemprov lain di Indonesia dilakukan pemeriksaan ini," ujar dia.
Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, Lasro Marbun mengakui bahwa kedua bidang dimaksud sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh tim BPK.
"Kinerja itu untuk mengukur keberhasilan terhadap target dan capaian yang disasar, tercapai apa tidak. Setelah itu, baru nanti masuk ke belanja, audit belanja namanya. Itu lain lagi," katanya.
Lebih spesifik, Lasro menyebut pemeriksaan kinerja ini misalnya vaksinasi yang dilakukan sejauh ini sudah sampai mana sasarannya.
"Umpama 1 sampai 5 untuk vaksinasi, dia sudah sampai di mana sasarannya sekarang. Untuk audit keuangan itu nanti lain lagi pemeriksaannya," jelasnya.(Cok/MSC)
