MEDIASELEKTIF.COM - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendorong percepatan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) melalui penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Ferina Burhan, usai melakukan audiensi dengan Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, di ruang kerja wali kota, Senin (13/4) kemarin.
Pertemuan ini menjadi momentum penting, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi dan perkenalan pejabat baru, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja.
Ferina Burhan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/4/2026) menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemkot Tanjungbalai. Ia menilai dukungan pemerintah daerah sangat strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemkot Tanjungbalai dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi ini menjadi kunci dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memaparkan kondisi terkini kepesertaan di Kota Tanjungbalai. Hingga Maret 2026, jumlah pekerja yang telah terlindungi tercatat sebanyak 18.017 orang atau sekitar 21,98 persen dari total tenaga kerja. Artinya, masih terdapat 63.955 pekerja atau 78,02 persen yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ferina menegaskan bahwa perlu langkah konkret dan kolaboratif untuk mempercepat peningkatan cakupan kepesertaan, termasuk mendorong perusahaan agar lebih patuh dalam mendaftarkan pekerjanya.
“Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja akan mendapatkan kepastian perlindungan, terutama dalam menghadapi risiko kerja yang berdampak pada kondisi finansial,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi bersama kepada para pelaku usaha, termasuk sektor perikanan seperti pemilik kapal nelayan dan pekerja sektor informal yang selama ini masih memiliki tingkat kepesertaan rendah.
Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan akan meningkatkan kesadaran pemberi kerja terhadap kewajiban perlindungan tenaga kerja, sekaligus mendorong percepatan pencapaian UCJ di daerah tersebut.
Sementara itu, Pemkot Tanjungbalai dinilai menunjukkan respons positif terhadap upaya tersebut, termasuk komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama perlindungan jaminan sosial bagi pekerja non-ASN dan pekerja rentan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dan Pemko Tanjungbalai berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang memberikan manfaat bagi pekerja di kota Tanjungbalai.
“Pemko Tanjungbalai akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh peserta yang belum terdaftar memang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, “ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap kolaborasi yang terjalin dapat terus diperkuat, sehingga target perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja di Kota Tanjungbalai dapat segera terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.(SRT/MSC)
