MEDIASELEKTIF.COM – Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumut) mengikuti virtual zoom bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI).
Dan sebagai moderator yakni anggota DPR RI Martin Manurung dari Fraksi Nasdem.
Martin Manurung menjelaskan bahwa tujuan audensi yakni guna mensiinkronisasi permasalahan dan kebutuhan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program Kementerian LHK RI.
Menteri LHK RI didampingi Sekjend dan jajaran Dirjen di LHK dan sedangkan dari Pengurus DPW Nasdem Sumut dihadiri oleh Ketua Bupati Samosir didampingi Kepala Bappeda, Menteri LHK RI, Rabu (1/9/2021).
Bupati Samosir ,Vandiko T. Gultom menjelaskan secara rinci terkait permasalahan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di wilayah Samosir.
Sebagai usulan yang disampaikan adalah Penanganan Lahan Kritis, Pengelolaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan, Kapal Pembersihan eceng gondok di Danau Toba, Reforma agraria melalui Program TORA dan Perhutanan Sosial, serta pemanfaatan kawasan hutan HGU TPL untuk pertanian tanaman hortikultura.
Demikian halnya Para Kepala Daerah yang secara bergiliran menyampaikan usulan untuk kepentingan daerahnya.
Menteri LHK RI secara gamblang menjelaskan kondisi pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Sumut kegiatan yang sudah dilakukan dan program yang akan dilakukan kedepan, termasuk berita yang hangat akhir-akhir ini yaitu penutupan TPL dan permasalahan Tanah Ulayat/Adat.
Menteri juga mempersilakan Para Pejabat Eselon 1 di Kementerian LHK untuk menelaah serta menindaklanjuti usulan daerah sesuai mekanisme dan aturan yg berlaku. Menteri berharap agar Aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) pro aktif dalam mengusulkan kebutuhan daerah disesuaikan dengan strategis yang tersedia seperti Reforma Agraria, Sarana Prasarana Persampahan, Penanganan Lahan Kritis, Program Kampung Iklim (PROKLIM ), dan lain-lain.
Menteri berharap usulan daerah untuk disampaikan secara berjenjang sesuai mekanisme yang ada.
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang LHK juga akan dimaksimalkan untuk membantu daerah dalam penanganan LHK di setiap daerah. (HTS/MSC).
