MEDIASELEKTIF.COM - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyampaikan kritikan dan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa perubahan anggaran tidak boleh sekadar angka di atas kertas, melainkan harus dibarengi strategi inovatif, realistis, serta pengawasan yang ketat.
Pandangan umum tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, H. Iswanda Ramli, SE, dalam rapat paripurna dewan di Gedung DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas serta Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
Dalam penyampaiannya, Iswanda Ramli menyoroti beberapa sektor strategis serta memberikan rekomendasi utama kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan:
• Target Pendapatan dan Kesiapan Sistem: Pemko Medan diimbau tidak menetapkan target pendapatan daerah secara terlampau ambisius tanpa kesiapan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sektor ekonomi kreatif dinilai masih memiliki potensi besar yang perlu digarap optimal melalui perluasan basis wajib pajak.
• Percepatan Penyerapan Anggaran: OPD diminta mempercepat penyerapan belanja modal, khususnya infrastruktur dasar, guna menghindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun.
• Evaluasi Belanja Pegawai: Fraksi Demokrat meminta agar belanja pegawai dievaluasi secara berkala agar tetap proporsional dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.
• Sektor Pendidikan: Mengapresiasi kenaikan anggaran Dinas Pendidikan sebesar 3,89% menjadi Rp1,45 triliun lebih. Tambahan ini diharapkan mampu mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai target RPJMD.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Meski anggaran Dinas Kesehatan mengalami penyesuaian turun menjadi Rp1,02 triliun, Fraksi Demokrat mendesak Pemko Medan tetap menjamin mutu layanan dasar kesehatan.
Penyaluran bantuan sosial, penanganan kemiskinan, dan penekanan angka pengangguran juga ditegaskan harus berbasis data riil yang tepat sasaran.
Sebagai penutup, Fraksi Demokrat meminta Pemko Medan mengelola sisa pembiayaan (SiLPA) secara cermat dan transparan agar seluruh ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan. (Moe/MSC)
