MEDIASELEKTIF.COM - Kabupaten Asahan berhasil meraih Nilai 97,30 dengan predikat Istimewa sebagai Kabupaten Percontohan Anti Korupsi Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Penilaian kabupaten anti korupsi tersebut dilakukan KPK RI selama Enam bulan dengan mengunjungi berbagai pelayanan publik seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Kantor Desa, Dinas Pendidikan dan sejumlah sekolah di Kabupaten Asahan dengan melihat pelayanan masyarakatnya serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah Kabupaten Asahan berhasil meraih kategori Istimewa dengan nilai 97,30 persen dalam Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026.
Penilaian kabupaten Asahan anti korupsi tersebut dilakukan KPK RI bersama tim lintas kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman RI, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, dalam keterangan persnya, Kamis (5/11/2206) mengatakan bahwa penilaian kabupaten Asahan dilakukan secara objektif dengan mengunjungi sejumlah tempat pelayan publik dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)
"Nilai 97,30 ini merupakan nilai istimewa dan hasil ini dari penilaian tim KPK RI bersama tim lainnya yang melakukan survei dan penilaian di kabupaten Asahan, "katanya.
Dikesempatan itu juga, Wakil Ketua KPK RI mengajak seluruh insan pers untuk mendukung kabupaten Asahan sebagai kabupaten anti korupsi yang dicanangkan oleh KPK RI.
"Peran media itu sangat besar, dapat memberikan masukan melalui tulisan agar pemerintah lebih berhati-hati menggunakan anggaran, karena dengan tulisan di media wartawan sudah ikut mencegah terjadinya korupsi, "kata Ibnu Basuki Widodo.
Ibnu Basuki Widodo juga menjelaskan bahwa status kabupaten Asahan sebagai kabupaten percontohan anti korupsi akan dipegang selama lima tahun kedepannya.
"Status kabupaten anti korupsi berjalan selama lima tahun, namun dua tahun kedepan akan dilakukan evaluasi kembali, jika ditemukan hal - hal yang melenceng, maka status kabupaten anti korupsi akan dicabut, "tegasnya.
Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, juga menegaskan bahwa penilaian kabupaten anti korupsi dilihat dari tidak terdapat kepala daerah dan Eselon II dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya.
"Kita tidak perlu takut dengan KPK kalau kita tidak korupsi, karena KPK RI itu melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi pejabat yang melakukan korupsi, "katanya.
Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar menyambut baik dan mengapresiasi nilai Istimewa 97,30 dari KPK RI untuk penilaian Kabupaten Asahan anti korupsi.
"Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam memenuhi lima komponen dan 15 indikator penilaian yang telah ditetapkan, "katanya.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar juga menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, mandiri dan berintegritas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Tegakkan disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, serta menjaga integritas dan tanggung jawab tanpa diminta, "tegasnya.
Penyerahan kabupaten anti korupsi kepada Kabupaten Asahan diserahkan langsung Wakil Ketua KPK RI yang diterima Bupati Asahan dan disaksikan Wakil Gubernur Asahan, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) I Direktorat Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK RI Andhika Widiarto, Wakil Bupati Asahan serta unsur forkopimda Asahan maupun pejabat Pemkab Asahan. (SRT/MSC)
