Demikian Komisioner Bawaslu Sumut Marwan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2020)."Rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten dan kota berada dalam kategori sedang dan tinggi termasuk beberapa daerah di Sumut," paparnya sembari menyatakan empat dimensi yakni, dimensi sosial politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggaraan pemilu, penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal.
Dimensi kedua, lanjut Marwan, yakni pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu dan pengawasan pemilu.
"Dimensi ketiga yaitu kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Sedangkan yang terakhir dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, parpol dan publik," tambahnya.
Indikator kerawanan, ungkap Marwan dibagi menjadi 6 level yaitu, level 1 dengan skor lebih kecil dari 36,13 yang berarti sebagian kecil indikator kerawanan terjadi.
Kemudian level 2 dengan skor 36,13 hingga 43,06 yang berarti sebagian indikator kerawanan berpotensi terjadi.
"Kemudian level 3 dengan skor 43,07 sampai 50,00 yang berarti hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Disusul level 4 dengan skor 50,02 sampai 56,94," katanya.
Level 5, lanjut Marwan dengan kategori 56,95-64,88 yang berarti sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi dan level 6 yakni skor lebih dari 63,88 yang berarti seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.
Marwan mengungkapkan pada data tersebut, khususnya dimensi konteks sosial politik, terdapat 15 kabupaten dan kota yang memiliki kerawanan level 6 atau tertinggi.
"Dari 15 daerah itu ada beberapa kabupaten dan kota di Sumut seperti Labuhanbatu dengan skor kerawanan 71,46 juga Pematangsiantar dengan skor 69,34," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pada dimensi kontestasi dengan subdimensi pencalonan dan kampanye calon Kabupaten Pak-pak Bharat memiliki skor 72,83.
"Sedangkan untuk dimensi partisipasi politik ada Labuhanbatu Utara dengan skor 81,95 disusul Nias 79,32 dan Samosir 79,22," jelasnya.
Dalam kesempatan itu ia juga mengut berkaca dari data di atas, Bawaslu memberikn rekomendasi agar meningkatkan pelayanan terutama proses pencalonan, juga memastikan akurasi data pemilih.
"Bawaslu juga akan memastikan pemda untuk memastikan dukungan pelaksanaan pilkada juga forkopimda dan forum kerukunan umat beragama di daerah," pungkasnya.(Irn/MSC)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
%20GELAR%20TOWN%20HALL%20MEETING,%20BAHAS%20ASTA%20CITA%20(1).jpg)