Jika yang bersangkutan reaktif maka akan digantikan dengan yang lain.
Demikian Ketua KPU Medan Agussyah Ramdhani Damanik didampingi Komisioner Nana Minarti dan Sekretaris Nirwansyah saat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Medan dr Edwin Effendi didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dr Mutiya di Kadinkes Medan, Kamis (25/6/2020) sore.
"Jadi sebelum bertugas pada 15 Juli mendatang, seluruh petugas PPDP sebanyak 4.450 orang . Jumlah ini sebanyak TPS yang dipetakan. Jadi kalau ada petugas yang reaktif atau positif Covid-19 langsung diganti dengan yang lain," ungkapnya sembari mengutarakan sebelum 15 Juli semuanya susah selesai.
PPDP ini direkrut para petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan dengan berkoordinasi dengan kepala lingkungan (Kepling) atau tokoh masyarakat bersangkutan, kalau nama-namanya diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selanjutnya nama-nama ini akan diserahkan ke KPU Medan untuk ditetapkan.
Terkait kapan rencana rapit test ini tengah dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Covid-19 yang didalamnya terdapat Kadinkes Medan.
"Kita masih merancang time line kapan waktu pelaksanaan rapid test kepada petugas PPDP ini. Termasuk, APD yang digunakan bagi para petugas di lapangan dalam coklit nantinya. Semuanya masih dikoordinasikan dan dibahas termasuk terkait anggaran untuk kegiatan ini," tukasnya sembari menyatakan pendataan dan coklit ini akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, karenanya kita juga membutuhkan data warga yang masuk dalam kategori ODP, OTG, PDP bahkan pasien Covid-19.
Untuk warga yang positif akan tetap didata melalui pihak keluarganya.
Karenanya, ungkapnya, untuk teknis pendataan ini KPU Medan akan terus berkoordinasi dengan pihak Gugus Tugas Covid-19 bagaimana cara yang aman untuk melakukan pendataan termasuk APD yang digunakan seperti apa.
"Kita inginkan agenda atau tahapan pilkada ini berjalan lancar dan penyelenggara juga aman serta terlepas dari ancaman Covid-19," tegasnya. (Irn/MSC)
