Demikian pengamat politik hukum dan tatanegara Dr Mirza Nasution SH kepada wartawan ketika dihubungi, Minggu (20/12/2020).
Disamping itu, ungkapnya, juga banyak faktor yang mempengaruhi antara lain ketakutan akan Covid-19 sehingga berujung sejumlah kelompok masyarakat meminta ditundanya Pilkada, lalu melihat kondisi yang ada dengan merebaknya isu kontroversi politik dinasti yang bergulir di masyarakat.
Akibatnya ini mempengaruhi dan menimbulkan pro kontra cara pandang serta cara pikir masyarakat di lapangan yang berujung malas ke TPS.
Perjalanan demokrasi kita yang terus berjalan dari waktu ke waktu mulai pemilu legislatif, presiden dan Pilgubsu hingga Pilkada Medan juga membuat kejenuhan di masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Juga munculnya cerita di tingkat warung kopi terkait pilkada pasca new normal di mana masyarakat dilarang berkerumun tetapi Pilkada tetap digelar sehingga memunculkan permintaan penundaan Pilkada. Bahkan ada yang mengajukan class action di PN.
"Ini jadi pemikiran dan wacana di masyarakat," tukasnya sembari menyatakan umumnya yang cenderung golput atau tidak menggunakan hak suaranya dari golongan menengah atau kelompok yang mapan. Tidak terlalu peduli pada politik hingga menjadi masa mengambang.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan ke depannya trush publik harus terus dipelihara salah satunya penyelenggara pemilu tetap netral.
Demikian produk pilkada yang dilahirkan yakni dengan terpilihnya kepala daerah, di mana kepala daerah itu juga diharapkan harus bisa memberikan kepercayaan masyarakat melepaskan dirinya dari sekat kelompok atau golongan tertentu.
"Ia harus bisa mengayomi seluruh golongan atau kelompok tertentu karena daerah ini merupakan multi kultural dan etnis sehingga kepercayaan masyarakat pada pimpinannya akan terus meningkat," paparnya. (Irn/MSC)
