Pelaksanaan apel gabungan pencegahan kebakaran hutan dipimpin Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, dihadiri Kodam I/BB dan jajaran, Basarnas, BPBD, Pemprovsu, serta PJU Polda Sumut
Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto membacakan amanat Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan Sumatera Utara memiliki daratan seluas 7,2 juta hektar dengan hutan seluas 3,7 juta hektar dan lahan gambut seluas 261 hektar.
"Di Sumut juga memiliki potensi dalam menyimpan karbon yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Palas, Paluta, Madina, Dairi, dan Asahan," katanya.
Dadang mengungkapkan, sebahagian kebakaran hutan terjadi selain faktor alam dikarenakan faktor manusia baik disengaja maupun karena motif ekonomi. Seperti melakukan pembukaan lahan atau karena kelalaian.
"Sejak 2015 kebakaran hutan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang selalu memberikan arahan khusus dalam penanganan karhutla," ungkapnya.
Pada 2020, Dadang menuturkan kebakaran hutan sudah semakin terkoordinasi di mana jumlah kebakaran hutan mengalami penurunan dan tidak menimbulkan polusi udara lintas batas negara.
"Kita patut bersyukur pada 2020 telah terjadi penurunan jumlah 89 titik hotspot di Sumut dikarenakan banyaknya curah hujan. Di mana pada 2019 terdapat 120 titik hotspot," tuturnya, titik hotspot terdapat di Kabupaten Tapteng, Tapsel, Madina, Taput, dan Palas.
"Polda Sumut telah mengambil langkah-langkah strategis dalam hal penanganan karhutla. Kita telah prioritaskan upaya pencegahan karhutla melalui konsolidasi dan koordinasi antara TNI, Pemda se tempat, BMKG, dengan menerapkan kemajuan teknologi seperti modifikasi cuaca," sambung Dadang.
"Kita juga mengoptimalkan Satgas terpadu mendirikan poskotis lapangan serta mengadakan pelatihan dan apel bersama dengan masyarakat yang peduli api dan penindakan hukum. Mari kita berikan edukasi dan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dan perusahaan dengan menekankan korporasi untuk wajib mematuhi regulasi terkait kebakaran hutan di Sumut," terangnya.(BR/MSC)
