MEDIASELEKTIF.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan Pangururan.
Musrenbang yang berjalan dengan baik bertempat di Aula A.E Manihuruk Desa Lumban Suhi-suhi Pangururan, Senin (14/2/2022).
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Samosir, Hotraja Sitanggang. Hadir Anggota DPRD Samosir Jonner Simbolon, para Pimpinan SKPD, Camat Pangururan, unsur Forkopimda, Kepala Desa (Kades), BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah (Kepsek).
Camat Pangururan Robintang Naibaho menyampaikan bahwa semua usulan dan komitmen bersama hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan telah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dituangkan dalam RPJMDes/RPJMKel yang telah disusun berdasarkan skala prioritas dengan hasil 666 usulan Desa dan 27 usulan Kelurahan dari 25 Desa dan 3 Kelurahan.
Semua usulan telah disandingkan dengan Visi dan Misi Pemkab Tahun 2021-2026 yakni “Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera dan Bermartabat, secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan”.
Dalam hal ini, Anggota DPRD Samosir, Jonner Simbolon menyampaikan apresiasi atas terlaksanan Musrenbang tingkat Kecamatan, diharapkan Musrenbang dapat bermanfaat untuk pembangunan maupun bersepakat untuk mensinkronkan usulan prioritas pembangunan dari tiap desa serta mengikuti visi dan Misi Pemkab.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan yang Berkualitas, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.
“RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2023 mengambil tema, Percepatan Peningkatan Kesejahteraan, Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan, oleh karena itu penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat dan integratif dengan metode Bottom Up dimana perencanaan dimulai dari tingkat bawah ke atas untuk mempercepat pemulihan perekonomian demi kesejahteraan”, ucapnya.
Di tegaskan Asisten, agar para Kepdes dapat mensinergikan dan menyelaraskan Anggaran Dana Desa (DD) dengan program prioritas Kabupaten. “Infrastruktur fisik memang sangat penting, akan tetapi sektor-sektor lain juga harus diprioritaskan, Kepdes dan Badan permusyawaratan desa (BPD) harus kreatif menyusun perencanaan pembangunan desa,” urainnya.
Selanjutnya, Asisten II menyampaikan 4 (empat) skala prioritas pembangunan Ranwal RKPD Tahun 2023 sebagaia berikut, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur, Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).(HTS/MSC)
