KPU Persiapkan Pemilu 2024, Penundaan Merupakan Tamparan Bagi Aktivis Prodem

Editor: mediaselektif.com author photo

MEDIASELEKTIF.COM - Di tengah bergulirnya usulan perpanjangan jabatan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan sejumlah anggota DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap on the track (dalam jalurnya) menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai amanat Undang-undang melaksanakan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tepat waktu.

Seperti diketahui sudah ditetapkan jadwal Pemilu Serentak 2024 untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif dan anggota DPD (Pileg) pada 14 Februari sedangkan Pilkada 27 November.

Demikian anggota KPU RI Evi Novida Ginting MSP kepada wartawan ketika dihubungi, Rabu (9/3/2022). 

Dikatakannya, KPU sebagai pelaksana UU, jadi apa yang diatur dalam UU itu yang dikerjakan.

"Sampai saat ini, kami sudah menetapkan tanggal Pemilu dan sudah adanya anggota KPU RI terpilih tinggal menunggu pelantikan untuk menyelenggarakan persiapan pemilu 2024," tegasnya sembari menyampaikan ia tidak mau mengomentari terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pilpres tersebut. Saat ini KPU sudah mempersiapkan tahapan jadwal tahapan yang akan dikonsultasikan ke DPR RI.

"Jadi intinya saat ini kita tetap fokus mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 baik Pilpres, Pileg dan Pilkada," paparnya.

Secara terpisah pengamat politik asal USU Indra Fauzan PhD menilai ada sekelompok orang atau partai politik (parpol) yang mengambil keuntungan dengan memunculkan wacana-wacana seperti penundaan pemilu atau presiden tiga periode di tengah-tengah suhu politik yang makin memanas menjelang Pemilu 2024.

"Ada penunggang gelap sedang beraksi melemparkan isu-isu penundaan pemilu menjadi suatu yang krusial," ungkapnya sembari menyampaikan secara etika dan moral politik itu tidak pantas karena menyalahi konstitusi. Sebab dalam amandemen masa jabatan presidenkan sudah jelas yakni lima tahun. 

Walau Indonesia ini negara berdemokrasi seperti yang disampaikan presiden wacana-wacana seperti ini disudahi saja. "Jangan menambah beban politik rakyat. Apalagi sampai membuat rakyat dalam posisi ketidak pastian. Sementara tahapan pemilu sudah mau dimulai KPU dari penyediaan anggaran dana sebagainya," paparnya.

Wacana ini, lanjut Kepala Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU ini, merupakan tamparan bagi para aktivis pro demokrasi. Jadi ini dimanfaatkan sekelompok orang yang haus kekuasaan dan kepentingan-kepentingan politik tidak berpihak pada rakyat. Lebih mementingkan sekelompok elit yang lebih merasa ini penting dilakukan.

Karena, ungkapnya, ke depannya pemerintah atau presiden harus mempertegas statement kalau pemilu tidak bisa ditunda atau penambahan jabatan dan sebagainya sehingga masyarakat berada dalam kepastian. Tidak dimainkan elit-elit politik yang kerap memainkan isu-isu.

"Perlu statement tegas dari Berbagai macam stakeholder sehingga masyarakat dalam kepastian," paparnya seraya menyampaikan Presiden RI Joko Widodo juga perlu duduk bersama dengan partai politik baik partai pendukung koalisi sekaligus menegur mereka agar tidak lagi melontarkan ide-ide atau isu-isu terkait dengan penambahan masa jabatan atau wacana penundaan pemilu.

Lebih lanjut ia juga menilai konstitusi sudah menyatakan penundaan pemilu bukan suatu solusi yang tepat meski ada emergency Covid-19 atau sebaginya.

"Bukan solusi yang tepat untuk penyehatan demokrasi kita, pendidikan politik dan lain sebagainya," tegasnya

Sedangkan pengamat Hukum Tatanegara USU Dr Mirza Nasution SH MHum ketika dihubungi, Rabu menyampaikan dari segi hukum tatanegara perlu dipertanyakan apa landasan hukum secara konstitusional wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Bukan tidak bisa tetapi harus dilaksanakan amanden UUD 1945. Sebab ini, kunci atau katup semuanya. Kalau ini tidak dibuka dari mana jalannya," ungkapnya sembari menyampaikan jika hal ini tetap dilaksanakan tanpa hal di atas berarti ini di luar konstitusi atau tidak konstitusional.

Mungkin, ungkapnya, secara politik negara atau pemerintah buat referendum tanya pada rakyat.

"Kalau secara konstitusi harus dilaksanakan amanden UUD. Cuma agak lucu juga jika amandemen UUD dibuka karena mau perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Karena UUD diamandemen karena ada masalah di negara ini yang urgen sehingga perlu amandemen UUD 1945. Jangan gara-gara satu agenda maka dibuka amandemen. Kecuali ada desakan rakyat," paparnya.

Dikatakannya ditunda pemilu berbeda dengan isu tiga periode. Tiga periode berarti presiden menjabat selama ada tiga periode waktu. Sedangkan penambahan jabatan periode tetap dua tetapi masa jabatan di panjangkan atau difeksbelkan. "Pertanyaan apa dasar konstitusionalnya. Jika diundang-undang pemilu ada pemilu tambahan karena ada bencana dan lainnya. Jika mau 'dikutak katik' UU pemilukan jadi bermasalah kalau bertentangan dengan UUD 1945 ," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu ia juga mengharapkan eksekutif harus jelas. Presiden harus menyampaikan secara tegas mau atau tidaknya dirinya atas wacana yang berkembang.

"Memang sah-sah saja munculnya wacana ini sesuai demokrasi kita. Tetapi wacana ini harus ada landasan hukumnya dan mekanismenya serta tidak melanggar konstitusi harus dicarikan solusi yang tepat," tukas Mirza yang juga Ketua APHTN HAN Indonesia 2021-2025. (Ir/MSC)

Share:
Komentar

Berita Terkini