MEDIASELEKTIF.COM - Pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Sya'ad Afifuddin Sembiring menyebutkan secara konstitusi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengakhiri masa kepemimpinannya cukup dalam 2 (dua) periode. Hal tersebut dipatuhinya agar komitmen bernegara ini sejalan dengan harapan bersama.
"Saya khawatir upaya berlawanan dengan konstitusi dengan menambah masa periode Bapak Jokowi, justru berdampak rusuh negara ini. Nggak baik dipaksakan," kata Prof Sya'ad, Rabu (23/3/2022) di Medan.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Muslim Karo Sembilan Tiga (PW Kamka) Sumatera Utara (Sumut), rencana perpanjangan jabatan presiden ini terkesan ada sesuatu.
Namun demikian semuanya bergantung pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024."Kalau KPU punya komitmen kenegaraan, nasionalis, agenda 14 Februari 2024 ini dipastikan jalan tetus," ujarnya.
Artinya, sebut Prof Sya'ad, amanahnya KPU terhadap agenda pemilihan tahun 2024, tidak akan mungkin lagi menggeser-gesernya.
Sedangkan, kepada partai politik (Parpol), Prof Sya'ad mendorong lebih dewasa. Karena, desakan pengunduran agenda Pemilu 2024 justru parpol dinilai tidak amanah."Perlu kita pertanyaan," ucapnya.
Parpol harusnya menjaga, memelihara dan memperjuangkan demokrasi,"Sudah lama kita berikan masa ngga dewasa-dewasa," tegasnya.
Apalagi ada upaya mengubah konstitusi menjadikan Presiden RI dapat menjabat selama 3 (tiga) periode, menurutnya, pada akhirnya ini merusak tatanan yang sudah baik sebelumnya.
"Tak baik, nambah-nambah kekuasaan Presiden jadi 3 periode, nanti akhir jadi rusuh," ungkapnya.
Dikatakan Prof Sya'ad jalankan konstitusi sesuai ketetapan, laksanakan pemilihan berdasarkan agenda politik yang sudah terjadwal yakni 14 Februari 2024.
"Karena kita tahu ada banyak anak bangsa yang juga miliki potensi luar biasa bagi Indonesia ini, sebut saja nama-nama seperti Anies (Baswedan), Ridwan (Kamil), Ganjar (Pranowo), Erick (Tohir) sampai pada AHY dan (Sandiago) Uno, beri mereka kesempatan melalui jalur pemilihan presiden (Pilpres) akan datang," paparnya.
Bicara elektabilitas yang sudah banyak beredar atasnama lembaga survei yang dikatakan sah, menurutnya, itu mempermudah parpol dalam mengusung siapa calonnya di Pilpres 2024.
"Ayo kita berdemokrasi lebih baik, jalankan konstitusi yang amanah," tutupnya.(Cok/MSC)
