MEDIASELEKTIF.COM -Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyelenggarakan pelatihan digital. Pelatihan ini mengusung tema 'Digital Leadership Academy Smart Digital Leader Sumatera Utara bermartabat'. bertempat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provsu Jalan Ngalengko Medan.
Dr Hary Budiarto M.Kom Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kementrian Kominfo -RI kepada wartawan Kamis (2/3/2023), menjelaskan saat ini jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional Provinsi Sumatera Utara sudah lebih baik.
Hanya saja jika masuk kepada Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara hanya masih sebahagian saja yang sudah bagus sepert Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan namun ada beberapa Kabupaten/Kota yang masih dibawah tingkat rata-rata.
Untuk menilai indeks tersebut menurut Budiarto diukur dengan 4 pilar yaitu ditinjau dari segi infrastruktur, jumlah talenta digitalnya, jumlah Industri yang menyerapnya kemudian pemberdayaan masyarakatnya.
"Untuk rata-rata Provinsi dan kabupaten terkait pemberdayaannya ini masih dinilai kurang artinya keterampilan mereka sudah ada tetapi belum ada fasilitasnya, contohnya masyarakat sudah kita latih menggunakan marketplace tetapi marketplace kita masih terbatas," ungkap Budiarto.
Disamping itu belum banyak sekolah-sekolah yang menerapkan secara masif management sistem. Kalau ini diterapkan secara masif tentu pemberdayaan itu akan lebih tinggi sehingga mereka yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi bisa menyalurkan kompetensinya itu ke-pemberdayaan-pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak swasta.
Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini, bersama antara pemimpin dengan bawahannya dapat berinteraksi dan bersinergi sehingga nantinya mereka mempunyai kegiatan yang inovatif.
Menurut Budiarto para Pemimpin sekarang mindsetnya belum sampai kesana maka sekarang diperlukan menyasar dua arah yakni button-up (dari bawah ke atas) dan juga top down (dari atas ke bawah).
Jadi pelatihan ini tidak hanya memberikan pelatihan secara teori.Bekerjasama dengan University Of Cambridge yang mempunyai perhatian cukup bagus dibidang pengamanan informasi dan data diharapkan para Leadership akan memiliki kemampuan bagaimana mengamankan data dan bagaimana mengorganisasinya serta penerapan teknis maupun mencakup manegerialnya.
"Pada pelatihan ini juga nanti akan diberikan bagaimana mengelola sekretariat satu data dan sekretariat tim SPPD. Itu diberikan secara teknis dan para Pimpinan bisa saling mengerti secara kebijakan, klarifikasi kemudian tehnik oprasionalnya seperti apa sehingga bawahannya atau staffnya dengan mudah melaksanakan pekerjaan dan itulah tujuan kami melakukan pelatihan digital," tambahkan Budiarto.
Untuk saat ini Kementrian Kominfo RI memberikan pelatihan masih khusus eselon II (dua) keatas sebanyak 400 orang dengan capain target 500 personil baik dari kalangan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Budiartro memaparkan, pada tahun 2022 anggaran untuk pelatihan tersebut mencapai sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan anggaran untuk tahun 2023 anggarannya cuma 30 % dan turunnya 70% karena dipakai untuk anggaran Pemilu dan yang lainnya.
Tahun 2022 mencapai 245 ribu penduduk yang sudah dilatih digital dengan berbagai segmen dan berbagai keahlian. Sekarang dengan anggaran yang ada hanya melatih 50 ribu dan Kementrian Kominfo-RI tetap berupaya agar itu bisa mencapai 100 ribu.
Untuk mencapai target tersebut akan menggunakan sarana yang ada di BPSM Provinsi untuk bisa mendapatkan banyak sekali peserta dengan sharing cost. "Kalau tahun 2022 kita biaya sendiri . Sekarang kita menerapkan strategy sharing dengan Perguruan Tinggi dan Dinas yang bergerak dibidang SDM bahkan masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Asosiasi Perguruan Tinggi di bidang Komputer," beberkannya.
*Wartawan Bisa Dapat Beasiswa
Pada kesempatan tersebut Dr Hary Budiarto M.Kom Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kementrian Kominfo -RI mengatakan bahwa wartawan juga bisa mendapatkan beasiswa masuk perguruan tinggi dengan persyaratan wartawan tersebut harus sudah bekerja di keredaksiannnya minimal selama 2 tahun.
"Untuk beasiswa kita ada 300 orang setiap tahunnya untuk menempuh pendidikan S2, ini oleh semua orang dan wartawan juga boleh asalkan wartawan menunjukkan instansinya dimana dia pernah bekerja minimal selama 2 tahun dikeredaksiannya," pungkas Budiarto.(Bos/MSC)