MEDIASELEKTIF.COM - Industri
Jasa Keuangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara
(Sumut). Selain menjadi motor penggerak ekonomi, juga sebagai penghubung
antara unit surplus (penabung) dan unit defisit (peminjam).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur
Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan
(PTIJK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, Jumat (25/1/2019) di Hotel
Santika Premiere Dyandra Jalan P Diponegoro Medan. “Peran serta Industri Jasa
Keuangan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 yang lalu cukup
signifikan,” ujarnya.
Hal itu, kata Wagubsu, ditandai
dengan tumbuhnya kredit perbankan di Sumut, yaitu dari sisi konvensional
mencapai sebesar 7 persen dan sisi syariah tumbuh sebesar 10,61 persen,
sementara kredit bermasalah rata-rata sebesar 2,34 persen dan masih cukup
terkendali.
“Pertumbuhan kredit di Sumut secara
agregat pada tahun 2019 diharapkan dapat lebih terakselerasi lagi ke level 11
persen sampai dengan 13 persen,” paparnya.
Selain itu, katanya, penyaluran
kredit produktif bagi pengembangan UMKM di Sumut juga sudah relatif baik, yakni
mencapai Rp 163,68 T atau sebesar 74,9 persen dari total kredit yang
disalurkan. Ada tiga lapangan usaha yang menjadi primadona, yaitu perdagangan,
pertanian dan industri pengolahan.
Perkembangan realisasi kredit
usaha rakyat (KUR) di Sumut juga relatif baik, dengan menempatkan Sumut di
peringkat ke lima sebagai penyalur KUR terbesar pada tahun 2018, setelah
Jateng, Jatim, Jabar dan Sulsel.
“Untuk itu kami memberikan
apresiasi kepada Industri Jasa Keuangan di Sumut yang aktif dalam menyediaan
modal kerja pembiayaan di luar perbankan yang selama tahun 2018 tumbuh sebesar
11,37 persen,”ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Karena itu, kata Ijeck, kolaborasi
aktif Pemda dengan Industri Jasa Keuangan di Sumut diharapkan dapat terus
ditingkatkan melaui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan
berbagai program turunannya yang berpihak kepada UMKM, petani, peternakan,
maupun nelayan.
“Pemerintah Provinsi Sumut siap
mendukung keberhasilan program TPAKD bagi perkembangan Industri Jasa Keuangan
yang kontributif bagi kemaslahatan ekonomi Sumut,” katanya.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Hidayat menyebutkan, kontribusi Sumut dalam
perekonomian atau perkembangan jasa keuangan nasional cukup besar karena
berbagai potensi yang dimiliki Sumut.
“Potensi Sumut yang besar itu
terlihat dari pertumbuhan industri pariwisata, industri kreatif dan UMKM, kelautan
dan perikanan,” katanya.
Kemudian tingkat literasi dan
inklusi keuangan yang terus meningkat, berkembangnya layanan teknologi
finansial dan besarnya potensi pemanfaatan pasar modal. "OJK
berharap kontribusi Sumut semakin besar dalam sektor keuangan nasional di
2019," katanya.
Apalagi, kata Ahmad Hidayat, Sumut
juga sudah membuktikan kuatnya kemauan seperti dalam menekan inflasi rendah.
OJK sendiri telah menyiapkan lima kebijakan strategis dan inisiatif di 2019
untuk menggenjot sektor keuangan nasional.
“Lima kebijakan itu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Kantor
Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori menyebutkan, keberhasilan OJK Regional 5
Sumbagut dalam mengedepankan dan meningkatkan fungsi literasi dan inklusi
keuangan merupakan hasil kerja sama (kolaborasi) intensif. Kerja sama intensif
antara Kantor Regional, Kantor OJK dengan seluruh pemangku kepentingan di
Regional 5 Sumbagut (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri) sangat membantu.
"Kolaborasi itu sebagai
capaian (outcome) yang perlu dijaga kesinambungannya dan semakin disempurnakan
kualitasnya,"katanya.
Dia menegaskan, secara umum, OJK
melihat bahwa karakteristik sektor ekonomi pertanian (agrikultur), perdagangan,
industri lengolahan, transportasi, dan pertambangan masih merupakan primadona
aktivitas ekonomi di lima provinsi itu. Hasilnya gelombang eksternal
pertumbuhan ekonomi global turut berdampak pada penetrasi peran industri jasa
keuangan di masing-masing wilayah.
"Namun syukurnya di tengah
tren global dalam rangka efisiensi operasional yang cenderung memilih
depresiasi jaringan kantor seiring dengan perkembangan teknologi virtual, para
pelaku usaha jasa keuangan di Regional 5 masih bertahan," katanya.
Turut hadir pada acara tersebut
anggota DPD RI Parlindungan Purba, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution,
Kepala OJK Wilayah Aceh, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.(zal/ms)