Seperti sosok pimpinan daerah di berbagai kawasan di Indonesia bisa meyakinkan masyarakat mulai dari segi track record, figur, program yang mau diusung dan banyak program lainnya bisa menyakinkan.
Masyarakat melihat calon-calon lama yang muncul belum ada melihat sosok baru. Bukan berarti orang baru, tetapi yang memiliki program dan gairah untuk merubah dan membangun Kota Medan ke depannya menjadi lebih baik lagi.
Demikian pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Mirza Nasution kepada wartawan ketika dihubungi, Selasa (25/2/2020).
"Ini belum muncul. Masyarakat menunggu dan mengidam idamkan sosok ini. Masyarakat menunggu ini, orang pasti bertindak berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu.
Dengan minimnya dukungan terhadap bakal pasangan independen ini menunjukkan masyarakat tidak maksimal mendukung. Semuanya masih menunggu sosok yang tepat," tukasnya sembari menyatakan politik ini berjalan dinamis apa yang terjadi ke depan pasti masih ditunggu masyarakat.
Lebih lanjut dikatakannya, Medan merupakan kota metropolitan yang memiliki pemilih tidak sembarangan. Banyak kaum moderat, terpelajar, profesional yang basis kota.
"Jadi, mereka semua tidak segampang itu memberikan dukungan. Mereka berpikir menganalisis dengan baik apa yang bakal terjadi ke depan. Tidak hanya sekedar melihat sosok yang pintar dan kuat, tetapi bisa enggak sosok ini membawa perubahan bagi Kota Medan menjadi lebih baik," tukasnya seraya menyatakan sosok seperti tidak sekedar kuat dan pintar.
Pemimpin yang tidak gemar memberikan janji-janji serta tidak sekedar menjadi pimpinan semata.
Harus ada yang diubah saat menjadi Walikota Medan, setidaknya bisa mengangkat kota ini setara seperti Surabaya dan Bandung serta lainnya.
"Masyarakat menunggu apa yang terjadi ke depan," paparnya.
Sehubungan gagalnya bapaslon jalur independen maju dalam Pilkada Medan, menurutnya bukan karena syarat KPU Medan yang berat.
Masyarakat saat ini berpikir apa independen mampu menghadapi calon parpol yang memiliki akses luas dan mesin parpol menyeluruh hingga tingkat kecamatan dan kelurahan hingga level bawah.
"Jadi masyarakat sudah paham terkait ini. Masyarakat Medan umumnya telah melek politik. Apalagi masyarakat sekarang ini dengan teknologi dan literasi yang banyak sehingga mereka paham siapa yang perlu didukung dan tidak," tegas Ketua Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Sumut.(Irn/MSC)
