"Baik itu elit partai politik, pemuka agama, tokoh masyarakat, kalangan praktisi maupun akademisi, yang selama ini terlibat pro-kontra di masyarakat maupun media sosial, sudah saatnya secara bersama memberikan kesejukan mendukung kebijakan pemerintah," ujar Agus Yohanes, Senin (16/3/2020).
Agus yang juga menjabat sebagai Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (Marak) ini menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kabinet Indonesia Maju sedang bekerja keras dalam mencegah dan menangani pasien akibat penyebaran virus corona di sebagian wilayah Indonesia.
"Bersatunya bangsa ini akan mempercepat penanganan virus yang mematikan tersebut. Hentikan budaya menghujat, kesampingkan perbedaan masalah keyakinan, dan sudah saatnya kita bergotong-royong bersama pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus corona tersebut," katanya.
Menurutnya, mewabahnya virus corona bukan semata tugas dan tanggungjawab pemerintahan, yang meliputi Kementerian Kesehatan aparat TNI, Polri semata dalam menanganinya. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dalam melakukan penanggulangan virus tersebut.
"Tugas masyarakat dengan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Caranya, mengikuti pola hidup sehat, menjaga kebersihan dan sering cuci tangan. Selain itu hindari kontak fisik, menjauhi lokasi yang rawan penyebaran virus corona, membatasi anak dalam bermain maupun lainnya," jelasnya.
Jika pemerintah diberikan keleluasaan dan kepercayaan menangani pandemi corona, sambung Agus Yohanes, dipastikan dapat membantu pemerintah secara cepat menangani virus corona ini. Sehingga, korban yang terinfeksi virus ini tidak sebanyak jumlah korban seperti di China, Prancis, Italia maupun negara lainnya.
"Selama ini kan masyarakat sudah terpolarisasi akibat berbagai perbedaan. Jika semuanya bersatu mendukung pemerintah, dan bila masalah corona ini cepat diatasi, tentunya akan membawa nilai positif di dunia internasional. Secara otomatis, pemulihan ekonomi di Indonesia semakin cepat bahkan berkembang pesat," imbuhnya.
Selain meminta berbagai elemen supaya bersatu, Agus yang juga pengamat kepolisian juga mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kota maupun kabupaten, supaya tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dalam kebijakan lockdown di daerah.
"Jangan mengambil kebijakan sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat lebih memahami dan berhak mengambil keputusan itu. Pemerintah daerah juga harus mengikuti langkah dan kebijakan dari pusat. Ini penting agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," sebutnya.(Rel/MSC)
