Pada pertemuan ke-empat kalinya, Selasa (30/6/2020) yang dipimpin Ketua pansus Roby Barus, Ketua Gugus Tugas yang juga Plt Wali Kota Akhyar Nasution tidak juga menghadiri undangan rapat pansus tersebut.
Sehingga pansus memutuskan akan bekerja mengumpulkan data-data, apakah ada dugaan penyelewengan anggaran Covid yang sampai sekarang sudah terpakai sekitar Rp 150 miliar. Jika ada dugaan peyimpangan, pansus akan mengusulkan agar digulirkan hak interpelasi terhadap Plt Wali Kota Akhyar Nasution.
Anggota pansus yang hadir diantaranya, Wong Chun Sen, Sudari ST, Dame Duma Hutagalung dan Renville Napitupulu. Setelah melakukan kunjungan, pansus akan memanggil berbagai pihak yang terkait dengan Gugus Tugas serta mitranya.
Seperti Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Satpol PP, Kabag Hukum, Kadis Tenaga Kerja, Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran (P2K), Infokom dan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Anggota pansus Sudari mengatakan, Dirut RSU Pirngadi harus bisa menjelaskan anggaran Rp 13 miliar di Pirngadi untuk apa saja.
Karena ada kabar mengatakan ada pasien yang tidak covid tapi “dicovidkan”,” kata Sudari. Data pasien yang meninggal karena Covid harus diserahkan dengan cara mengupload data dari sistim, bukan data yang diketik ulang.
Sedangkan Renvillle Napitupulu menyarankan agar memanggil Dinas Pemadam Kebakaran yang menggunakan bahan disinfektan paling banyak dan Bulog.
Dia menyoroti penyemprotan disinfektan selama bulan Maret dan April dilakukan terus menerus. Sementara di bulan Mei dan Juni disaat makin tingginya pasitif Covid, penyemprotan jarang dilakukan.
Tentang Bulog kata Renville mengatakan, perlu dipertanyakan kenapa pengangkutan bansos seperti beras, gula, minyak dan lainnya menggunakan hitungan per kilogram, yakni Rp 200 kg. Padahal seharusnya dengan sistim per trip, per kilogram biasanya untuk angkutan antar daerah.
Tarif ada aturannya dari organda, misalnya ke jalan Mustafa pengambilan beras menuju ke Belawan dan Selayang juga daerah dekat seperti Krakatau juga harganya Rp 200 per kilogram.Apalagi kata dia, beras dari Bulog untuk bantuan sosial adalah medium plus.
Padahal kalau medium plus di SNI itu jelas berapa kandungan airnya, berapa beras pecahnya. Untuk itu harus diambil beberapa sampel beberapa karung beras untuk dikirmkan kepada pihak independen untuk diuji, apakah betul medium plus berdasarkan SNI.
Sementara itu Ketua pansus Roby Barus mengatakan, pansus ini dibentuk agar jangan ada penyalahgunaan anggaran untuk Covid yang bersumber dari uang rakyat.
Dia mengungkapkan, ada dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pengadaan masker Rp 10 miliar untuk 1 juta warga Kota Medan.
“Masker untuk masyarakat Medan, tapi tidak nampak, menurut informasi dibagi-bagikan di jalan. Seharusnya dibagikan melalui kepling. Saya juga sudah melihat maskernya tidak standart kesehatan, bahanyya berongga-rongga, semut saja bisa masuk, sudah saya uji,” terangnya.(Moe/MSC)
