Demikian Rektor USU Dr Muryanto Amin SSos MSi dalam acara “Talkshow Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020” yang dilaksanakan di Jakarta, kemarin.
“Namun, tetap harus diingat bahwa berbagai kebijakan yang diambil harus tetap bersandar pada prinsip-prinsip demokrasi dan upaya mewujudkan pilkada yang berintegritas. Pemerintah perlu memikirkan cara pemenuhan prinsip transparansi dan partisipasi dalam penyusunan Perppu, yang sejalan dengan pelaksanaan protokol penanganan Covid-19. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga meskipun secara virtual masyarakat tetap bisa berpartisipasi. Tanpa harus berkerumun, membuat keramaian, ataupun bertemu secara fisik,” ujarnya.
Dikatakannya, dukungan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 sangat penting dalam upaya adaptasi tersebut. Partai politik, pasangan calon, tim sukses, serta masyarakat haruslah berperan aktif untuk memaksimalkan adaptasi ini.
“Partai politik, pasangan calon, serta tim sukses harus bekerja sama terkait penyelenggaraan kampanye di masa pandemi. Dalam sebuah kegiatan kampanye, Bawaslu mengawasi jalannya protokol kesehatan. Jika suatu kegiatan kampanye tak menerapkan protokol kesehatan, Bawaslu akan menyampaikan saran dan perbaikan. Jika saran serta perbaikan tersebut tak diikuti, Bawaslu akan memberikan surat pelanggaran atau peringatan," tukas Muryanto.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, KPU Republik Indonesia berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pasalnya, Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia.
Hal ini tentu memunculkan berbagai sikap dan pandangan dari berbagai kalangan pada masyarakat," jelasnya sembari menyebutkan optimisme dan dukungan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pilkada tersebut memberikan energi positif, khususnya di wilayah Sumut.
Dikatakannya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kota Medan diselenggarakan saat pandemi Covid-19 dengan beragam penyesuaian yang harus dilakukan oleh KPU Kota Medan. "Pengunduran jadwal pelaksanaan pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 diputuskan secara nasional, merespons dampak pandemi Covid-19 pada penyelenggaraan pilkada, mestilah cepat dan responsif,” jelasnya.
Lebih lanjut dipaparkannya, Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan setidaknya di 270 daerah se-Indonesia.
Ia menyebutkan gaji penyelenggara sangat membebani negara jika tidak dilaksanakan secara serentak. Efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya tahapan pilkada serentak yang dapat dicapai dengan menyelenggarakan pilkada dalam satu waktu dan satu panitia.
“Kalau seandainya pilkada gubernur, bupati/walikota dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu dengan penyelenggaranya hanya satu kepanitiaan, maka bisa dipastikan pilkada serentak berjalan efisien. Memang tidak mudah membuat pilkada serentak, konsekuensinya ada beberapa kepala daerah yang dipotong masa jabatannya, yang nanti akan memiliki resistensi dari kepala daerah lainnya dan pada akhirnya bisa menjadi polemik. Selain itu, desain penghematan pemilu juga bisa dari mempersingkat jenjang proses rekapitulasi,” tambahnya.
Drs Akmal Malik MSi, Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, dalam paparannya menyatakan bahwa masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan catatan bagi pemerintah. Dengan adanya evaluasi maka pemerintah akan terus melakukan perbaikan ke depannya.
“Aspirasi pemikiran tentang evaluasi Pilkada Serentak 2020 sangat perlu untuk memberikan porsi lebih besar ke perbaikan pilkada serentak berikutnya,” papar Akmal.
Lebih lanjut Akmal Malik berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Dukungan setiap elemen masyarakat dan kerja sama semua pihak akan menjadi kekuatan untuk penyelenggaraan pilkada ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dr Phi Panji Anugrah Permana SIP MSi, dari Universitas Indonesia, Dr George Towar Ikbal T S IP MSi, dari Universitas Brawijaya, Drs H Setia Budhi MS PhD dari Universitas Lambung Mangkurat, Gede Kamajaya SPd MSi dari Universitas Udayana, Prof Dr Armin M Si dari Universitas Hassanudin, dan Dr Septinus SSos MSi, Universitas Cendrawasih. (Ir/MSC)
