MEDIASELEKTIF.COM – Ketua DPRD Komisi I DPRD Samosir Jonner Simbolon menanggapi terkait permasalahan pertanian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Para petani Samosir yang bergabung dalam Serikat Tani Samosir (STKS) menyampaikan kelangkaan pupuk kepada petani dan keterbatasan alat-alat pertanian, Kamis (30/9/2021), Samosir.
Selain itu juga mengeluhkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas termasuk di Rumah Sakit dr Adrianus Sinaga.
Penyampaian tersebut setelah melakukan forum diskusi dengan mengundang wartawan, untuk berdiskusi dan menyampaikan persoalan yang terjadi pada petani maupun masyarakat Samosir.
Isu kelangkaan pupuk dan teknologi pertanian, kesehatan serta isu pendidikan dan bibit serta irigasi menjadi topik-topik diskusi yang disampaikan para petani yang hadir sebagai pembicara.
Kemudian terkait masalah kesehatan, STKS menyatakan ada masyarakat Palipi yang tidak bisa di vaksin karena alasan kesehatan, ketika dia hendak berobat ke RSUD Pangururan, dia ditolak karena tidak memiliki surat vaksin.
“Padahal para Disabilitas mengalami kesulitan untuk hadir di tempat vaksin,” ujar Narisa Simanjuntak, seorang petani dari Kecamatan Ronggurnihuta.
Dia juga menyinggung Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Samosir di APBD Samosir 2020 yang mencapai anggaran 3,4 Miliar rupiah.
“Stop tindakan diskriminasi terhadap peserta BPJS dengan lebih mengutamakan pelayanan terhadap pasien mandiri, karena BPJS juga dibayar negara dari pajak rakyat,” pinta Narisa Simanjuntak.
Terkait permasalahan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samosir, Jonner Simbolon menyatakan keprihatinannya dan akan menyampaikan di sidang paripurna lanjutan nanti.
“Kalau memang benar apa disampaikan para petani, kita akan sampaikan kepada Bupati Samosir”, cetusnya.
Komisi I DPRD Samosir yang salah satunya membidangi kesehatan ini, bahkan berjanji akan melakukan investigasi masalah ini serta melakukan pemanggilan kepada Direktur RS Hadrianus Sinaga.
“Kita akan lakukan investigasi dan identifikasi masalah laku memanggil Direktur RS Hadrianus Sinaga serta melakukan double check kepada para petani melalui STKS Samosir, dan kami juga akan melakukan klarifikasi terkait kegiatan proyek di RSUD Hadrianus Sinaga,” jelas Jonner Simbolon.
Sebagai wakil rakyat Samosir, Ketua Komisi I DPRD Samosir menyampaikan terimakasih kepada media yang telah memberitakan keluhan petani Samosir.
“Terkait tindakan diskriminatif RSUD Hadrianus Sinaga antara pasien mandiri dengan pasien BPJS terutama para petani sebenarnya hal itu tidak boleh dan sangat memprihatinkan karena secara pelayanan harus sama bahkan harus lebih konsentrasi kepada masyarakat yang tidak mampu karena semua anggaran dari pemerintah,” tegas Jonner Simbolon.
Selain itu, adanya permintaan Direktur RS Hadrianus Sinaga untuk fokus melayani rakyat Samosir serta jangan bermain proyek, Komisi I DPRD Samosir juga terkejut dan akan mempertanyakan hal tersebut.
“Itu juga akan menjadi bahan dasar kita untuk menanyakan hal tersebut apalagi ini adalah pernyataan dari seorang tokoh esensial yang paham banyak hal dengan pemerintahan,” pungkas Jonner Simbolon. (HTS/MSC)
