MEDIASELEKTIF.COM - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) berharap pemerintah mempermudah proses pengurusan izin perguruan tinggi swasta. Aptisi Sumut juga berharap penyerahan wewenang atau tupoksi dari pemerintah pusat kepada LLDikti wilayah segera dipercepat.
Demikian Ketua Aptisi Wilayah Sumut Dr H Muhammad Isa Indrawan SE MM didampingi Sekretaris Supriyanto SE MSi saat diwawancarai di sela-sela Rapat Kerja Wilayah Aptisi Sumut, di Le Polonia Hotel, Rabu (25/5/2022).
"Saat ini sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar perguruan tinggi yakni pengurusan izin. Dengan adanya portal siaga sedikit menyulitkan perguruan tinggi karena dasar pendirian dari mulai awal harus disiapkan kembali. Yang kedua, soal akreditasi yang saat ini masih terjadi tarik menarik, dimana akreditasi mandiri yang berbiaya tinggi, dan tidak semua PTS mampu," papar Isa Indrawan yang juga Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan.
Permasalahan lainnya, ungkap Isa, terkait uji kompetensi yang saat ini membebani mahasiswa khususnya di bidang kesehatan. Karena mahasiswa tidak bisa tamat jika tidak lulus uji kompetensi.
"Masalah-masalah ini yang dibahas di Raker sehingga menghasilkan rekomendasi yang akan dikirim nantinya melalui Aptisi Pusat ke Komisi X DPR RI pada 30 Mei mendatang," jelasnya.
Adapun rekomendasi itu, lanjut Isa Indrawan antara lain, meminta pemerintah mempermudah pengurusan izin perguruan tinggi.
"Rekomendasi kedua meminta agar penyerahan wewenang atau tupoksi dari pemerintah pusat kepada LLDikti wilayah dipercepat. Sehingga urusan tidak lagi semuanya harus ke Jakarta," ungkapnya.
Dalam rapat kerja itu, Aptisi Sumut menandatangani naskah kesepahaman kerja sama atau MoU dengan sejumlah pihak, yakni pertama dengan BTN terkait dengan fasilitas pembiayaan perumahan Aptisi Sumut.
Kedua, dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut terkait dengan pemberitaan, kinerja, magang dan pendidikan bagi kedua belah pihak. Ketiga dengan Bank Bukopin Syariah tentang digitalisasi pendidikan bersama Berkah Mandiri Belajar, pembiayaan sarana digitalisasi dan infrastruktur PTS.
Keempat, MoU Aptisi dengan BPJS untuk memproteksi mahasiswa yang sedang magang atau KKN.
"Nantinya BPJS akan membuat portal KKN Sumut sehingga tidak ada tumpang tindih lokasi dan datanya bisa diintegrasikan untuk kebutuhan Sumut," jelasnya.
Adapun narasumber pada Rakerwil itu, antara lain Direktur Kelembagaan Pendidikan Tinggi Dr Lukman ST Hum dan sejumlah mitra Aptisi Sumut. Rakerwil diikuti utusan 213 PTS yang tergabung dalam Aptisi Wilayah Sumut. (Ir/MSC)
