MEDIASELEKTIF.COM - Untuk mengatasi besarnya angka pengangguran di Sumut dibutuhkan pendidikan vokasi yang melahirkan kompetensi. Hal ini sesuai dengan indentifikasi yang menyebutkan besarnya angka pengangguran disebabkan angkatan kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Hal ini karena kompetensinya rendah.
Demikian Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Ir Abdul Haris Lubis MSi dalam pemaparannya pada Diskusi Sinergi dalam Pelakanaan Ekosistem Kemitraan yanga dipandu moderator War Djamil SH di aula Raja Inal Siregar kantor Gubsu, Rabu (1/11/2023).
Adapun narasumber diskusi yang merupakan bagian dari kegiatan “Kick off, Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Sumut 2023” lainnya yakni Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementrian Perdagangan RI Dr Miftah Farid STP MSE diwakili Hikmah Fitria, Kepala Bappelitbang Provsu diwakili Kabid Riset dan Inovasi, Sari Rumonda Bulan Siregar SS SE Ak dan Kadin Sumut.
Karenanya, lanjutnya, pentingnya kegiatan ini guna mengantisipasi permasalahan tersebut.
Penyebab lainnya, besarnya penggangguran, ungkapnya yakni perluasan kesempatan berusaha belum optimal.
“Karena kita barusan saja lepas dari bencana Covid-19 yang menumbangkan sejumlah usaha. Hari ini mereka mulai bangkit namun belum membuka seluasnya peluang kerja,” paparnya seraya menyampaikan angka pengangguran saat ini cukup besar yakni 413 ribu orang.
Meskipun demikian angka, pengangguran di daerah ini menurun di mana jumnlah pengangguran di Sumut pada Agustus 2022 6,16 persen 472 ribu dan turun 5,24 persen 413 ribu orang.
Sedangkan struktur ketenagakerjaan di Sumut, ungkapnya, penduduk usia kerja 11,15 juta orang, angkatan kerja 7,87 juta orang. naik 136 ribu orang bekerja 7,46 juta orang. Di mana bekerja formal dan informal di mana 42,38 persen bekerja formal dan 57,62 persen informal.
Karenanya ke depannya, Disnaker Sumut akan memberikan kompetensi kepada masyarakat pengangguran ini agar bisa melakukan usaha mandiri dengan usaha baru. Kemudian, meningkatkan kompetensi usaha kerja, informasi pasar.
Sebelumnya Plt Direktur Kemitraan dan Peyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Uuf Braja Widagda ST MT PhD kepada wartawan mengutarakan Kick off “Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Sumut 2023” merupkan program penguatan ekosistem kemitraan merupakan grand design pengembangan inovasi di daerah/wilayah dalam kurun waktu tiga tahun mengacu pada potensi dan keunggulan, serta agenda prioritas pembangunan daerah. Program ini merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek dengan pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, industri, maupun satuan pendidikan vokasi di setiap daerah.
Sedangkan Direktur Polmed Dr Ir Idham Kamil ST MT mengutarakan Provinsi Sumatera Utara melalui Politeknik Negeri Medan yang berkolaborasi bersama 3 (tiga) Pendidikan Tinggi Vokasi lainnya yaitu Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, Wilmar Bisnis Indonesia, dan AMIK Polibisnis membentuk konsorsium untuk dapat melakukan grand design ini secara bersama-sama. adapun tujuan yang ingin dicapai dalam keterlibatan program ini adalah untuk membentuk dan mengembangkan klaster inovasi di Sumatera Utara demi tercapainya ekosistem kemitraan menjadi sebuah keharusan dengan melibatkan stakeholders seperti pemerintah daerah, Industri, UMKM, Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK), Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan tenaga kerja (workforce) yang unggul dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pengguna.
“Sebagai langkah awal atau permulaan yang penting untuk memulai, merencanakan keterlibatan para stakeholders pada program ini maka dinilai perlu untuk melaksanakan kegiatan Kick Off Program penguatan ekosistem kemitraan di Provinsi Sumatera Utara dan diharapkan dengan terlaksananya Kick Off ini kedepannya pendidikan vokasi dapat duduk bersama, saling berinteraksi dengan pemangku kepentingan, utamanya adalah dengan pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi yang berbasis pada kebutuhan serta potensi daerah,” paparnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan yang menegaskan pemerintah selama ini mendukung pendidikan vokasi di mana pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 68 tahun 2022.(Ir/MSC)
.jpg)