MEDIASELEKTIF.COM - Diskusi publik yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor pada hari Sabtu, 3 Februari 2024, membahas isu penting mengenai peran krusial pendidikan politik dalam membangun kesadaran toleransi di Indonesia. Dalam konteks kondisi terkini, di mana perbedaan semakin kompleks, diskusi ini menyoroti urgensi pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya serta keyakinan.
Data yang diungkapkan dalam diskusi menunjukkan adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap dasar-dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Survei mencatat bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang memahami konsep pluralisme dan toleransi. Oleh karena itu, diskusi ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang baik dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi serta menghormati hak-hak individu tanpa memandang perbedaan.
Dalam kerangka kondisi terkini di Indonesia, di mana potensi konflik sosial dapat dipicu oleh ketidakpahaman dan ketidaksetujuan terhadap perbedaan, pendidikan politik berkualitas dianggap sebagai solusi untuk menangani potensi konflik tersebut. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat multikultural, pendidikan politik dapat berperan sebagai mediator yang efektif.
Pentingnya pendidikan politik juga terlihat dari dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik lebih aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum dan berbagai kegiatan politik partisipatif. Pendidikan politik yang mencakup nilai-nilai toleransi dapat memberikan kontribusi positif terhadap partisipasi politik yang sehat dan berbasis keberagaman.
Kesadaran toleransi yang ditanamkan melalui pendidikan politik diharapkan dapat menjadi benteng kuat terhadap penyebaran intoleransi dan radikalisme. Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia dan keberagaman cenderung lebih kritis terhadap pandangan-pandangan ekstrem yang dapat mengancam keharmonisan sosial.
Diskusi ini juga menekankan bahwa pendidikan politik tidak hanya berfokus pada pemahaman formal terhadap struktur politik, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, pendidikan politik diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali manipulasi informasi dan propaganda yang dapat memicu konflik serta menguatkan kerangka berpikir yang inklusif.
Dengan perkembangan teknologi dan informasi, diskusi menyadari bahwa pendidikan politik perlu disesuaikan dengan zaman. Integrasi teknologi dalam pendidikan politik diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan memperdalam pemahaman mereka terhadap nilai-nilai demokrasi dan toleransi.
Melalui pendidikan politik yang menekankan pentingnya toleransi, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan kompleks dalam membangun dan mempertahankan harmoni di tengah keberagaman. Pendekatan holistik dalam pendidikan politik, yang melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, media, dan masyarakat, dianggap sebagai kunci dalam membentuk kesadaran dan sikap toleransi yang kuat di Indonesia
NOTULENSI Forum Diskusi Publik Pentingnya Pendidikan Politik untuk Membangun Kesadaran Toleransi
Anton Sukartono Suratto, M.Si (Anggota Komisi I DPR RI)
Kesadaran toleransi merupakan faktor penting dalam penumbuhan dan inisiasi tumbuhnya harmoni pada masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dari aspek kultur, tingkat literasi, dan keyakinan. Kesadaran toleransi menjadi pondasi terbentuknya harmoni dalam menghormati hak-hak setiap individu tanpa memandang perbedaan. Salah satu upaya untuk dapat menumbuhkan kesadaran toleransi melalui pendidikan politik.
Pendidikan politik dapat memberikan dampak terhadap peran serta politik masyarakat. Peran serta yang dimaksud meliputi pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab individu untuk terliibat dalam proses demokrasi. Salah satu bentuk peran serta dalam proses demokrasi dengan berlandaskan pendidikan politik merupakan memahami dan bereaksi terhadap potensi ataupun penyelesaian konflik sosial pada rangkaian pemilihan umum.
Kesadaran toleransi berlandasakan pendidikan politik dapat menjadi kunci untuk membentuk kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap penyebaran manipulasi informasi dan propaganda.Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam berlangsungnya pendidikan politik untuk membangun kesadaran toleransi, yakni:
Isu-isu kontroversial, seringkali terdapat sebuah isu yang menggunakan sudut pandang secara subjektif dan secara tidak langsung berusaha untuk meyakinkan masyarakat lain untuk ikut dalam sudut pandang yang mereka bangun.
Sikap resistensi dalam menangkap informasi, hal ini disebabkan oleh maraknya warga negara indonesia yang terbawa oleh arus dari sebuah isu kontroversial, sehingga menyebabkan tertutupnya pandangan untuk melihat sebuah isu terbaru secara objektif. Ketimpangan informasi, hal ini disebabkan oleh kurang meratanya pembangunan infrastruktur akses informasi, salah satunya merupakan akses internet.
Ketimpangan literasi politik, hal ini disebabkan pemahaman masyarakat dalam literasi politik masih kurang. Tantangan-tantangan tersebut perlu dilakukan dimitigasi pada lapisan masyarakat tentang pendidikan politik yang berkelanjutan dalam rangka membangun kesadaran toleransi oleh beberapa pemangku kepentingan diantaranya adalah:
Instansi Pemerintah dan Swasta:
Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, temuan berita hoaks tentang politik pada tahun 2019 adalah yang paling tinggi.
Maka dari itu, diperlukan antisipasi pada pemilu yang akan segera berlangsung pada tahun 2024 terhadap potensi produksi hoaks (black campaign) dan fitnah (character assasination). Filterisasi dan penyajian informasi yang akurat dan benar perlu menjadi perhatian khusus. Hal tersebut menjadi penting karena semakin mudahnya akses informasi dan belum terdapatnya mekanisme filteriasi yang efektif.
Lembaga Pendidikan dan Unit Pengajar:
Literasi politik tidak dapat muncul begitu saja tetapi ditumbuhkan sejak usia dini melalui pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk menumbuhkan literasi politik. Pendidikan politik perlu didasarkan atas Pancasila, norma, dan etika yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Tiga Kompetensi dasar dari pendidikan kewarganegaraan antara lain:pengetahuan kewarganegaraan.
sikap kewarganegaraan.
keterampilan kewarganegaraan.
Mahasiswa dan Pemuda:
Di era pemilihan umum tahun ini, para pemilih pemula lebih banyak mengakses informasi dengan menggunakan media digital. Pendidikan politik harus dikemas dengan memanfaatkan media digital yang ada, baik televisi, radio, portal berita, platform sosial media lainnya. Karena jika dilaksanakan secara optimal akan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang banyak.
Masyarakat Umum:
Peran masyarakat atau aspirasi masyarakat diperlukan sebagai terbentuknya sistem politik pemerintahan yang sehat, berupa keputusan sistem politik yang akan dibangun.
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kemudahan proses kampanye, seperti televisi, gawai, dan media sosial (Instagram, tiktok, youtube, dsb).
Berdasarkan isi kampanye, dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu kampanye positif (positive campaign), kampanye negatif (negative campaign), dan kampanye hitam (black campaign).
Kampanye positif berisi informasi seseorang atau paslon dengan tujuan meningkatkan citra baik atau legitimasi si paslon, sedangkan kampanye negatif umumnya dilakukan oleh kompetitor berisi informasi citra buruk seseorang atau paslon namun berlandaskan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Kampanye hitam merupakan informasi buruk terkait citra seseorang ataupun paslon yang dapat berbentuk fitnah, hoaks, atau tuduhan tanpa bukti. Jenis kampanye ini berpotensi untuk menyebabkan konflik dan disintegrasi bangsa.
Salah satu media penyebaran kampanye merupakan media sosial. Siapapun dapat memberikan opini melalui di media sosial. Apabila terjadi ketimpangan literasi politik dan tidak terbendungnya isu yang beredar, maka diperlukan mekanisme pencegahan dan penanganan oleh lembaga yang berwenang terhadap proses pemilihan umum, salah satunya Kemenkominfo sebagai pemangku kebijakan dalam memfilter konten-konten yang dapat menimbulkan keresahan dalam proses pendidikan politik untuk membangun kesadaran toleransi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Dengan bermedia sosial yang baik dan santun, secara tidak langsung seseorang akan membangun masa depan yang baik, memiliki adab yang baik dan memiliki jiwa toleransi yang tinggi.
Rosarita Niken Widiastuti (Dewan Pengawas PFN) Pemilu merupakan proses demokrasi dimana warga negara mempunyai hak untuk dipilih. Pemilu juga adalah mekanisme untuk mendistribusikan kekuasaan, karena negara kita adalah negara demokrasi. Jika zaman dahulu kekuasaan itu berada di tangan raja atau ratu, tetapi di Indonesia kekuasaan itu dibagi. Ada eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, juga ada Legislatif seperti DPR RI, DPD RI
Pemilu adalah momentum penting, sehingga kita harus memberikan hak kita untuk memilih, jangan tidak memilih. Azas Pemilu itu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Itu untuk pemilih. Untuk penyelenggara pemilu, pemilu itu haruslah jujur dan adil. Jadi pemilu diharapakan jujur dan adil Signifikansi pemilu adalah diselenggarakannya demokrasi tetapi aman dan damai sehingga terjaga stabilitas nasional.
Hak pilih adalah hak fundamental dari warga negara. Pemilu adalah kunci keseimbangan negara. Di Indonesia banyak Partai yang akan ikut dalam penyelenggaraan pemilu. Hak pilih juga menjadi tanggung jawab moral kita.
Hak pilih sangat penting untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam menentukan pemerintahan. Karena yang nantinya dipilih itu mempunyai legitimasi.
Dede Chandra Sasmita (Tokoh Masyarakat Kabupaten Bogor/ Anggota DPRD Jawa Barat) Di tangan para pemuda lah semua perkara-perkara umat dan masa depannya di masa yang akan datang.
Pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal
Manfaat pendidikan politik:
Melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya, Masyarakat / individu diajarkan bagaimana mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan
Fungsi adanya Pendidikan Politik:
Partisipasi Politik yang Bertanggung Jawab: Fungsinya melibatkan pembentukan partisipasi politik yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik negara.
Mengubah dan Membentuk Perilaku: Mengubah dan membentuk perilaku individu agar sesuai dengan tujuan politik yang mampu menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang berintegritas
Pemahaman dan Penghayatan Nilai Politik: Bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik
Proses Dialog: Sebagai proses dialog baik pada lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik.
Dengan demikian Fungsi pendidikan politik sangat penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat, memperkuat partisipasi politik, dan meningkatkan pemahaman nilai politik yang dianggap ideal dan baik.(Rel/MSC)
