MEDIASELEKTIF.COM - BPJS Ketenagakerjaan Labuhan Batu Utara (Labura) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat teknis pendaftaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan monitoring pembayaran iuran perangkat desa se-Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Ahmad, Kantor Desa Damuli Kebun ini pada Kamis (15/5/2025) kemarin, dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Labuhan Batu Utara, Sahuri Oktavino Siregar, serta Kasi Pemberdayaan Pemerintah Dinas PMD, Asman, dan seluruh bendahara desa se-Kabupaten Labura.
Dalam sambutannya, Sahuri menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Labura dalam rangka mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi anggota BPD. Program yang ditekankan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota BPD di Kabupaten Labura terlindungi secara menyeluruh melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini adalah bentuk nyata perhatian negara kepada para pelaku pembangunan di desa," ujar Sahuri.
Selain pendaftaran BPD, rapat ini juga menjadi momentum penting untuk mengingatkan seluruh bendahara desa agar membayarkan iuran tepat waktu demi optimalisasi manfaat jaminan sosial bagi perangkat desa pada tahun 2025.
Asman dari Dinas PMD menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini, dan menekankan bahwa komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam mendukung perlindungan tenaga kerja desa.
“Monitoring ini adalah langkah nyata menuju universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami tidak ingin ada satu pun perangkat desa yang tidak terlindungi saat risiko kerja terjadi, "kata Asman.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman para perangkat desa dan BPD. Dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dan tepat waktu, manfaat yang diterima akan maksimal jika terjadi risiko di lapangan.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran, Aziz Muslim, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (21/5/2025) menyambut baik kegiatan yang dilakukan di Labuhan Batu Utara dan menilai bahwa langkah ini sangat strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial tenaga kerja desa.
“Apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Labura bersama Pemkab Labura merupakan bagian dari gerakan nasional untuk memastikan tidak ada satu pun pekerja, termasuk perangkat desa dan BPD, yang luput dari perlindungan. Kami sangat mengapresiasi komitmen daerah ini, "ungkapnya.
Aziz juga menambahkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pengelolaan dan pembayaran iuran jaminan sosial menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kerja yang aman, produktif, dan sejahtera di lingkungan pedesaan.
“Dengan perlindungan jaminan sosial yang terjamin, para perangkat desa bisa bekerja dengan lebih tenang dan fokus membangun desa. Inilah esensi dari negara hadir, "katanya. (SRT/MSC)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
