MEDIASELEKTIF.COM — Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus SH MKn angkat bicara soal pendidikan gratis di tingkat SMA dan SMK bagi sekolah negeri maupun swasta.
Seperti diberitakan sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 02 Juni 2025 memutuskan pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan pendidikan gratis bagi sekolah negeri maupun swasta pada jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) tanpa biaya.
Menurutnya, secara prinsip, DPRD Sumut sangat mendukung langkah tersebut. Tapi, kata Erni, jangan lupa satu hal penting, soal realita di lapangan dan kondisi keuangan daerah juga harus jadi pertimbangan utama.
“Kita tentu setuju pendidikan itu harus terjangkau, bahkan kalau bisa gratis untuk seluruh anak-anak Sumatera Utara. Tapi kita juga harus realistis, soal anggarannya yang perlu digodok apakah cukup atau nggak cukup?” ujar Erni saat ditemui di Gedung DPRD Sumut, Senin (16/6/2025).
Menurut politisi perempuan ini, semangat untuk mencerdaskan generasi muda Sumut patut diapresiasi. Namun ia menekankan bahwa segala kebijakan harus melewati pengkajian mendalam lewat Komisi E DPRD Sumut yang memang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial.
“Kami di DPRD, khususnya lewat Komisi E, akan terus mengawal dan melihat langsung bagaimana kesiapan anggaran di masing-masing daerah.
Jangan sampai niat baik ini malah jadi beban baru di tengah keterbatasan yang ada,” kata Erni yang meraih suara terbanyak jumlah suara dari Partai Golkar Sumut.
Akses Pendidikan
Erni juga menegaskan pentingnya memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh penjuru Sumut.
Ia menyebutkan, ada daerah-daerah yang bahkan masih kekurangan tenaga pengajar, fasilitas belajar yang layak, dan akses transportasi yang mendukung.
“Gratis boleh, tapi jangan hanya di Medan atau kota besar. Yang di Tapanuli, Nias, Labuhanbatu juga harus merasakannya,” ujar Erni sembari tersenyum.
Ia menilai, kebijakan pendidikan gratis seharusnya tidak hanya selesai di soal biaya. Tapi juga harus menyentuh kualitas pendidikan, ketersediaan guru, hingga pembangunan infrastruktur sekolah.
“Kami nggak mau pendidikan gratis ini jadi slogan kosong. Harus ada perencanaan matang, target yang jelas, dan tentu evaluasi berkala,” tegasnya.
Erni juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan para guru, untuk ikut aktif dalam mendukung program pendidikan yang merata dan berkelanjutan.
“Kalau kita semua terlibat, pendidikan gratis ini bukan sekadar mimpi. Tapi bisa jadi nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Gratis Uang Sekolah
Rencananya, pembahasan lebih lanjut terkait implementasi pendidikan gratis akan kembali digodok di tingkat komisi dalam waktu dekat. Semua pihak berharap, kebijakan ini bisa menjawab kebutuhan riil masyarakat tanpa membebani anggaran daerah.
“Kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi semua harus diukur dengan kemampuan dan kebutuhan yang riil. Itu yang akan kita kawal bersama,” tutup Erni.
Erni juga mengungkap untuk soal anggaran ini masih perlu kajian, sekarang tergantung APBD kita untuk memberikan uang sekolah gratis tingkat SMA/SMK,tandasnya.(Rel/MSC)
.jpg)
