PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada level 4 perpanjangan waktu sejak 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021,akan menekan perekonomian untuk sementara waktu dimasa triwulan ketiga.
“Awal triwulan tiga kita dihadapi PPKM darurat kemudian diperpanjang menjadi PPKM level 4, ini akan menekan ekonomi untuk sementara waktu di triwulan tiga ini,” kata Kepala Perwakilan wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Soekowardjo saat menggelar zoom meeting berupa bincang bareng media (BBM), Senin (26/7/2021).
Akibatnya, proyeksi untuk triwulan tiga ini, kata Soekowardojo, tercatat lebih rendah dari proyeksi semula. Diakuinya akan lebih baik tidak dilakukan PPKM, namun tidak sampai pada menghambat perekonomian itu.
Diketahui, pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 yang saat ini diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Penerapan PPKM diyakini dapat mencegah loss pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di akhir tahun 2021, kata Soekowardoyo.
Namun demikian, penerapan PPKM juga berpotensi mengganggu distribusi pasokan komoditas bahan makanan di Sumatera yang mayoritas berasal dari Jawa dan Bali. Sehingga diperlukan penguatan upaya pengendalian inflasi dan respon TPID terhadap antisipasi dampak PPKM.
Potensi penerapan PPKM terhadap pertumbuhan ekonomi & distribusi Upaya & Respon TPID terhadap PPKM :
4K Skenario Dampak Penerapan PPKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumber Kajian Pola Distribusi Komoditas BPS Asumsi skenario PPKM Keketatan Tinggi : Bulan Juli mobilitas turun sebesar nilai tengah antara April 2020 dan Februari 2021.
Namun kasus pulih cepat, sehingga mobilitas kembali ke baseline pada akhir tahun Asumsi skenario tanpa PPKM Keketatan Tinggi : Mobilitas Juli turun ke nilai Februari 2021 dan pulih lambat karena kasus yang tetap tinggi Skenario Dampak terhadap Mobilitas Skenario Pertumbuhan PDRB Riil 2021 (Baseline 2021=100) R Ditengah ketidakpastian ekonomi, DPK Perbankan menunjukkan pertumbuhan (9,48% -> 12,35%) didorong oleh peningkatan seluruh kelompok perbankan serta jenis simpanan giro dan tabungan.
Berdasarkan golongan nasabah, pertumbuhan DPK terutama didorong oleh Perseorangan dan Swasta yang diduga menahan laju konsumsi dan cenderung wait and see dalam melakukan investasi. Sementara DPK agregat Pemerintah Sumut melambat, namun tercatat beberapa wilayah mengalami peningkatan nominal DPK dari periode sebelumnya diantaranya Provinsi Sumut, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, dan Kab. Labuhan Batu.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga juga meningkat Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhan DPK didorong oleh Perseorangan dan Swasta Pada Triwulan II 2021, DPK Sektor Pemerintah rata-rata meningkat di seluruh wilayah dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, DPK di Kota Medan Triwulan II tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan kondisi normal pada Tw II-2019.(BR/MSC)
